bakabar.com, BANJARMASIN – Proyek Jembatan HKSN, Kota Banjarmasin terancam mangkrak diakhir tahun 2021 akibat terganjal ganti rugi lahan milik warga.
Hingga kini, persoalan mega proyek itu tak lepas dari pembebasan lahan dan bangunan milik warga di kawasan Kelurahan Kuin Cerucuk yang belum rampung, selain anggaran yang terbatas.
Kepala Bidang Jembatan Dinas PUPR Kota Banjarmasin, Thomas Sigit mengatakan bahwa tiga persil bangunan tidak menyepakati nilai ganti rugi tanah yang ditawarkan Pemkot.
Karena tidak sepakat, tim pembebasan lahan melakukan upaya pendekatan secara administrasi kepada pemilik bangunan. "Satu persil setuju yang dua proses negosiasi dan tim yang akan menyelesaikannya nanti," ujarnya.
Namun, Sigit tidak berani membeberkan besaran biaya yang ditawarkan terhadap pemilik rumah.
Dilaporkan Dinas PUPR mealokasikan anggaran pembebasan lahan sekitar Rp 33 miliar. Anggaran paling besar dominan di kawasan Kuin.
Sigit menegaskan tetap memastikan proyek Jembatan HKSN berlanjut, karena dirasakan manfaatkan oleh masyarakat dan pengguna jalan. “Meskipun belum sesuai dengan rencana awal," ucapnya.
Menurutnya apabila dianologi infrastruktur dan fungsinya mirip seperti Jembatan Sulawesi, Banjarmasin Tengah.
Daerah situ, rencana awal akan memiliki dua jembatan dengan bentuk yang sama.
Namun karena keterbatasan anggaran, sehingga hanya satu jembatan yang dibangun. "Tapi ruas jalan itu tetap fungsional," bebernya.
Olehnya PUPR, lanjut dia bahwa menargetkan kedua sisi Jembatan HKSN rampung pada Desember 2021.
Misalnya Kelurahan Kuin Cerucuk tanggal 23 Desember dan Kuin Utara 27 Desember.
"Diawal tahun nanti bisa diresmikan oleh pak Wali Kota. Awal tahun bisa Januari hingga Maret," ucapnya.
