bakabar.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyoroti mahalnya pengadaan mobil dinas kepala daerah yang nilainya bisa mencapai Rp 8 miliar. Ia menilai angka tersebut tidak efisien, bahkan lebih tinggi dibanding kendaraan dinas yang ia gunakan sebagai presiden.
Dalam keterangan yang dirilis Sekretariat Presiden, dikutip pada Jumat (20/3/2026), Prabowo membandingkan dengan mobil taktis Maung produksi PT Pindad yang digunakannya memiliki harga sekitar Rp700 juta. Meski telah dimodifikasi dengan fitur antipeluru untuk kebutuhan presiden, harganya diperkirakan hanya sekitar Rp 1 miliar.
“Karena ini untuk presiden, ada antipeluru, mungkin harganya Rp 1 miliar. Tapi tidak Rp 8 miliar,” ujar Prabowo.
Pernyataan itu disampaikan dalam sesi tanya jawab di Hambalang, Bogor, yang berlangsung sejak Rabu malam hingga Kamis dinihari. Dalam forum tersebut, Prabowo berdialog dengan sejumlah wartawan dan pakar yang diundang ke kediamannya.
Ketua Umum Partai Gerindra itu juga mengkritik pola belanja pemerintah daerah yang dinilainya belum efisien, terutama dalam pengadaan fasilitas pejabat.
“Banyak pejabat itu, menurut saya tidak efisien. Kita buka-bukaan ya, ada pemerintah daerah yang membeli mobil dinas gubernur sampai Rp 8 miliar,” katanya, yang dilansir tempo.co.
Sorotan terhadap anggaran mobil dinas menguat setelah Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud sempat berencana membeli kendaraan dinas seharga Rp 8,5 miliar menggunakan APBD. Rencana tersebut kemudian dibatalkan karena derasnya kritik dari masyarakat.
Melalui akun Instagram pribadinya pada 2 Maret 2026, Rudy menegaskan pembatalan itu tidak akan mengganggu kinerja pemerintahan dan pelayanan publik.
Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat, khususnya warga Kalimantan Timur, atas polemik yang muncul. Menurutnya, kritik publik akan menjadi masukan penting untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah ke depan.
Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi mengimbau masyarakat untuk terus memantau dan mengawasi pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintahan. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menekankan pentingnya perencanaan yang matang agar anggaran yang digunakan benar-benar sesuai kebutuhan dan tepat sasaran.(*)
