bakabar.com, JAKARTA - Peneliti Pusat Studi Antikorupsi Universitas Mulawarman Herdiansyah, menilai kenaikan gaji Polri juga harus diimabangi dengan penertiban personel Korps Bhayangkara yang kerap diterpa isu membekingi bisnis ilegal.
Sebab meski penghasilan personel Polri dinaikkan, tak menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran wewenang.
"Tambang ilegal ditertibkan, bisnis-bisnis yg enggak jelas asal usulnya dibabat, dan kritik publik soal penanganan perkara yang merugikan juga mesti dibenahi," kata pria yang biasa disapa Castro, kepada bakabar.com, di Jakarta, Senin (28/8).
Baca Juga: Peneliti Antikorupsi Endus Bau Amis Politisasi Kenaikan Gaji Polisi
Baginya hingga kini masih terdapat anggota Polri dengan beragam pangkat rendah hingga tinggi telah memiliki penghasilan yang besar, namun tetap bermain maupun melindungi aktivitas bisnis ilegal.
"Yang selama ini terlibat dalam bisnis di luar tugas utamanya sebagai polisi kan adalah mereka yang berpangkat tinggi," jelasnya.
Untuk itu, ia menilai perlu adanya reformasi kultural yang ditonjolkan institusi Korps Bhayangkara jika ingin gajinya dinaikkan.
"Prestasinya harus menonjol kalau ingin gaji dinaikkan," tandasnya.
Baca Juga: Gaji Polisi Naik, Kapolri Sigit Singgung Ekonomi Indonesia Bertumbuh
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo semringah pemerintah mengusulkan kenaikan gaji para anggota Polri dalam sidang Paripurna MPR RI, Rabu (16/8).
Kapolri Sigit menyinggung usulan kenaikan gaji merupakan dampak ekonomi Indonesia yang bertumbuh.
"Kalau kita lihat di negara lain yang saat ini kecenderungannya banyak yang akan menjadi negara gagal, justru di Indonesia kita lihat anggaran belanjanya meningkat dan bahkan gaji dan juga pensiunan mendapatkan peningkatan," kata Sigit di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (16/8).
