bakabar.com, BANJARMASIN – Kericuhan di Balai Kota Banjarmasin menyedot perhatian khalayak luas. Wakil rakyat setempat pun ikut berang.
DPRD bakal memanggil komandan Satpol PP dan kepala BKD Banjarmasin. Membahas kisruh penyesuaian tunjangan kinerja itu.
Seperti diwartakan sebelumnya, aksi unjuk rasa Pol PP di Kantor BKD, Jalan RE Martadinata membuat riuh seisi Balai Kota, pagi tadi. Pegawai BKD berhamburan keluar.
Unjuk rasa itu diikuti puluhan personel Pol PP. Baik ASN maupun honorer. Mereka mengobrak-abrik seisi Kantor BKD.
Berpakaian dinas lapangan, mereka mencari-cari Kepala BKD Banjarmasin yang tak berada di ruangan. Papan nama Safri Azmi dicopot.
Spanduk aspirasi terkait tunjangan ditempel di dinding-dinding. Keriuhan ini membuat Wali Kota Ibnu Sina sampai turun tangan. Mencegah gesekan dua SKPD meluas.
Baca Juga: 6 Jam Duduki BKD Banjarmasin, Puluhan Pol PP Akhirnya Balik Kanan
Baca Juga: Pol PP Mengamuk, Wali Kota Banjarmasin Turun Tangan
"Sempat kaget kita, tahunya dari ajudan juga. Biasa kan Satpol PP mengamankan demo dan ini malah mereka yang aksi," ujar Ibnu.
Usai wali kota, giliran Komisi I DPRD Banjarmasin bakal turun tangan. Selaku mitra kerja Pol PP, mereka menyayangkan aksi represif itu.
Ketua Komisi I DPRD Banjarmasin Suyato membeberkan pemicu kisruh antar-SPKD itu. Suyato menduga ini berkelindan dengan penyesuaian tunjangan.
“Waktu rapat anggaran, kami sudah mengatakan kepada Kasatpol PP, apa-apa saja yang diperlukan untuk Satpol PP tolong dimasukan,” ungkap Suyato dihubungi bakabar.com, Selasa (18/2) malam.
Satpol PP kini dipimpin oleh seorang pelaksana tugas, Ichwan Noor Khalik. Kepala Dinas Perhubungan ini menggantikan Hermansyah yang pensiun.
Suyoto sepakat jika penyesuaian tukin mendapat atensi khusus. Karena menyangkut kesejahteraan Pol PP. Agar dimasukan di draft anggaran tahun ini.
“Apalagi mereka ini kan bekerja 24 jam, tidak ada sif, harus siap selalu,” ujarnya.
Politikus Politisi PDIP ini pun merasa tak mungkin bila anggaran untuk kinerja Satpol PP dihapus oleh BKD tahun ini.
Baca Juga: Mengamuk, Kepala BKD Banjarmasin Ancam Pidanakan Pol PP
Baca Juga: Duduki Kantor BKD Banjarmasin, Pol PP: Akan Kami Biarkan PKL Berkeliaran
Dari informasi yang dihimpun bakabar.com, besaran dana operasional untuk tiap personel Pol PP sebelumnya berkisar Rp100 ribu per hari.
“Entah apakah di BKD anggaran itu dihapuskan. Tapi itu mustahil, karena jika itu dihapuskan harus diketahui juga oleh kepala daerah dalam hal ini wali kota,” terangnya.
Suyato berjanji memanggil Komandan Satpol PP dan BKD untuk urun rembuk.
“Insyaallah nanti hari Jumat (21/2) setelah salat Jumat akan memanggil Plt Kasatpol PP dan Kepala Dinas BKD. Saya harap ini tidak diwakilkan, kalau diwakilkan kita akan tidak akan melakukan pembahasan. Saya akan meminta mereka pulang,” ketus tegasnya.
Ini menurut Suyato agar ada titik terang penyelesaian masalah tak perlu menggunakan otot.
“Kita ini sudah tidak zaman lagi main otot. Harusnya Satpol PP untuk hal ini menunjuk perwakilan agar duduk membahas bersama dengan BKD, bukan dengan cara seperti ini,” sesalnya.
Media ini sempat mewawancarai salah satu Satpol PP Banjarmasin saat penggerudukan ke BKD pagi tadi.
Salah seorang personel bilang potongan tunjangan sekarang jauh beda dari dua tahun lalu. Mereka pun merasa 'dianiaya' oleh kebijakan baru ini.
Padahal ketika masih memakai regulasi dulu, satu petugas hampir mendapatkan upah mencapai Rp6 sampai 8 juta per bulan. Itu didapat dari gaji PNS hingga tunjangan. Namun sekarang dipotong hampir 50 persen.
"Kita siang malam dan hari libur tetap bekerja tapi sekarang kami mendapatkan upah hanya Rp3 juta. Sudah setahun kami menahannya, dan sekarang puncak dengan unjuk rasa," ucapnya.
Sekretaris Kota (Sekkot) Banjarmasin Hamli Kursani menjamin tunjangan kinerja (tukin) yang disoal Satpol PP segera cair.
"Tukin Satpol PP dibayar secepatnya dalam dua hingga tiga hari ke depan. Demikian supaya Tukin yang sebelumnya tertahan bisa tersalur," jelas Hamli di kantor BKD Banjarmasin.
"Kita juga akan mengadakan perbaikan untuk Satpol PP jangan dihitung di realisasi anggaran dan saya yakin Pak Wali tidak masalah karena itu," ujar Hamli lagi.
Sambil menunggu kebijakan tadi, Hamli meminta personel Pol PP beraktifitas normal. Mendengar itu, sekitar pukul 16.00 puluhan Pol PP balik kanan.
Plt Satpol PP Kota Banjarmasin, Ichwan Noor Khalik menerangkan tunjangan dimaksud menjadi peningkat kinerja personelnya.
Tak cuma Pol PP, kata dia, pegawai di DLH dan Dishub Banjarmasin juga merasakan kurangnya tunjangan kinerja.
“Padahal yang namanya Tukin sebagai peningkat kerja, pasti ada penambahan penghasilan. Justru saat ini yang mereka dapatkan berkurang,” tuturnya, Selasa malam.
Selama 2019, tunjangan kinerja memang diminta evaluasi. Namun hingga kini Surat Keputusan (SK) itu belum juga keluar.
“Sekarang ini para anggota Satpol PP malah justru mendapatkan penghasilan berkurang dari sebelumnya, saat ini dikenakan pajak dan segala macam. Kalau dulu bisa menerima bersih tanpa pajak, belum lagi potongan apabila kinerja mereka tidak capai,” tandasnya
Baca Juga: Gara-Gara Tukin, Pol PP Obrak-abrik BKD Banjarmasin
Baca Juga: Pol PP Ngamuk, Pegawai BKD Banjarmasin Kocar-Kacir
Reporter: Ahya Firmansyah/Bahaudin Qusairi
Editor: Fariz Fadhillah
