bakabar.com, BANJARMASIN - Penyimpangan, termasuk politik uang atau money politics rawan mewarnai Pilwali Banjarmasin 2020.
Untuk itu, Koordinator Hukum Humas dan Data Informasi Bawaslu RI, Fritz Eduard Siregar melakukan patroli pengawasan anti politik uang di kota seribu sungai.
Kegiatan itu berlangsung, Sabtu malam (05/12).
“Ini adalah langkah bersama-sama untuk mengajak dan mengingatkan kembali, bahwa kesempatan melakukan politik uang itu diawasi dan memiliki dampak pidana,” katanya.
Menurut Fritz ada tiga faktor yang mendasari terjadinya politik uang. Pertama ada pihak pemberi, kedua ada pihak penerima, dan ketiga adanya kesempatan atau konteks pendukungnya.
“Kita harus bersama-sama optimis bahwa politik uang itu bisa diberantas,” ujarnya.
Kegiatan patroli pengawasan politik uang ini jelas Fritz tidak hanya dilakukan kali ini saja, tetapi juga akan terus dilakukan hingga Pilkada Serentak 2020 berakhir.
“Saya rasa tidak hanya untuk malam ini tetapi juga untuk malam-malam selanjutnya. Ini juga dilakukan di seluruh Indonesia, bagi daerah yang melaksanakan pemilu,” jelas Fritz.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Kalsel, Erna Kasypiah menjelaskan, di Pemilu kali ini memang potensi politik uang di Kalsel rawan terjadi.
Karena menurutnya saat ini sebagian masyarakat mengalami himpitan ekonomi, karena terdampak pandemi covid-19.
Kemudian di sisi lainnya juga peserta pemilu kali ini, adalah orang-orang yang memiliki kemampuan dalam segi perekonomian.
“Secara sekilas memang potensi untuk terjadinya politik uang itu cukup tinggi, karena misalnya pada masa pandemi orang sangat memerlukan. Lalu juga misalnya dari sisi calon, mereka adalah orang-orang kuat dari sisi ekonomi,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pihaknya juga akan melakukan pemantauan terhadap daerah-daerah yang pernah kedapatan melakukan politik uang.
Karena menurutnya, pelanggaran tersebut mungkin saja bisa terjadi kembali, pada pemilu tahun ini.
“Kalau dulu kan kami pernah melakukan OTT terkait dengan politik uang, bisa jadi kemungkinan terjadi kembali,” ungkapnya.
