bakabar.com, BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) bertekad memacu harga jual karet, setelah harga komoditas sub sektor perkebunan itu mengalami kemerosotan.
Persoalan saat ini, masih banyak pekebun atau petani karet yang seakan tak mengindahkan imbauan pemerintah untuk bergabung ke dalam Unit Pengolahan dan Pemasaran Bongkar (UPPB).
Melalui Dinas Perkebunan dan Peternakan setempat, pemerintah mengupayakan harga karet segera membaik, agar devisa bagi daerah tak melulu disumbang oleh sektor tambang.
“Saat ini kami sedang berupaya dalam jangka pendek meningkatkan harga karet dengan mengimbau para pekebun karet bergabung dalam UPPB," ujar Gubernur Kalsel Sahbirin Noor didampingi Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalsel Suparmi kepada bakabar.com, Selasa (19/2) siang.
Dirinya menjamin, melalui UPPB bongkar bersih yang dihasilkan memenuhi standar kriteria dari perusahaan industri pengolah karet di Kalsel.
Adapun, saat ini Kalsel sudah memiliki 109 UPPB. Namun baru 50 pekebun yang ikut bergabung dan sudah bermitra langsung dengan industri pengolah karet itu.
“Jadi, keuntungannya pekebun jika sudah tergabung dengan UPPB ini, selisih harganya sangat jauh jika dibanding kalau dijual langsung ke tengkulak. Selisihnya antara Rp.3.000 sampai Rp. 4.000,” ucapnya.
Suparmi menjelaskan, kalau saat ini, harga karet yang dihasilkan melalui UPPB umur satu minggu saja sudah di atas Rp 9.000. Ini karena, UPPB bermitra langsung dengan perusahaan dan dapat menetapkan harganya melalui handphone.
Persoalan lain saat ini, meski Indonesia penghasil karet terbaik dunia, tapi penentu harga adalah Sicom. Sicom merupakan nama pasar komoditas asing yang berlokasi di Singapura.
“Ini yang sedang kami perjuangkan, agar kita sendiri yang menetapkan harga Sicom-nya,” ucap Suparmi.
Ke depan, pihaknya akan terus berupaya meningkatkan harga karet dan mengimbau kepada pekebun karet agar bergabung dengan UPPB agar menghasilkan bongkar bersih.
“Otomatis jika bergabung dengan UPPB akan meningkatkan harga di tingkat pekebun secara keseluruhan,” katanya.
Walaupun menurutnya, saat ini ada beberapa pekebun yang sudah tergabung dengan UPPB namun masih ada yang menjualnya ke tengkulak , dikarenakan masyarakat lebih cepat.
“Jadi mereka tidak mampu menahan agar K3 (Kadar Kering Karet) nya meningkat. Yang seandainya menahan sampai pada K3-nya maksimal sampai 3 minggu bisa menghasilkan di atas 11 sampai 12 ribu rupiah,” ujar dia lagi.
Kalsel sendiri, ditunjuk sebagai proyek percontohan dalam upaya peningkatan harga karet dalam waktu cepat, selain Sumatera Selatan dan Jambi.
Selain itu, sebagai apresiasi bagi Perkebunan karet yang sudah menghasilkan dan tergabung dalam UPPB, pihaknya juga melakukan kegiatan intensifikasi dengan pemberian bantuan seperti pupuk, herbisida, fungisida dan asam semut. Yang menurutnya, selama ini pengeluaran tersebut membebani kepada pekebun.
“Sudah harga karetnya rendah, ditambah pointer pengeluaran yang membuat hasil diterima mereka makin sedikit. Ini yang kami usulkan dan upayakan agar meningkatkan produktivitas pekebun dan hasil bongkar bersihnya,” ujarnya.
Demi menguatkan UPPB, pihaknya akan menargetkan pembentukan UPPB di setiap desa. Saat ini diketahui secara keseluruhan Kalsel memiliki luasan karet sebesar 270 ribu hektare.
“Jika kami hitung kalau per desa ada UPPB, maka akan ada sebanyak 2008 UPPB. Bayangkan saat ini kami baru mempunyai 109 UPPB, dan ini menjadi tantangan yang cukup besar bagi kami insan perkebunan, tapi tidak ada yang tidak bisa namun sulit pasti iya,” tuturnya.
Baca Juga:Percepatan Pembangunan Pabrik Karet Kalsel Terus Dinanti
Reporter: Bahaudin Qusairi
Editor: Fariz Fadhillah
