bakabar.com, BANJARBARU – Miliaran rupiah bakal digelontorkan untuk percepatan penanganan 127 hektare wilayah kumuh di Banjarbaru.
Melalui program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), Banjarbaru menerima bantuan berupa Cash For Work (CFW) dengan anggaran sebesar Rp3 miliar untuk 10 kelurahan.
Kegiatan CFW ini merupakan pemeliharaan dan perbaikan aset infrastruktur yang pernah dibangun melalui program Kotaku.
Untuk diketahui, Program Kotaku adalah satu dari sejumlah upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia.
“Per kelurahan tadi dapat 300 juta, nanti pelaksanaannya akan kami laporkan. 10 kelurahan itu Syamsudin Noor, Mentaos, Cempaka, Sungai Tiung, Bangkal, Sungai Besar, Guntung Paikat, Landasan Ulin Timur, Landasan Ulin Utara, dan Landasan Ulin Tengah,” jelas Kepala BAPPEDA Kota Banjarbaru Kanafi, kepada bakabar.com, kemarin.
Dimana dalam pengerjaannya akan dilaksanakan oleh masyarakat setempat yang berpenghasilan rendah terutama yang terdampak akibat pandemi Covid-19.
“Ini berupa padat karya jadi yang mengerjakan dapat upah atau gaji dari situ ini upaya untuk menanggulangi dampak dari Covid-19 karena banyak yang menganggur,” katanya.
Kemudian, dikatakannya bahwa wilayah kumuh terbesar di Banjarbaru ialah di kecamatan Cempaka. Akibatnya di wilayah tersebut sering sekali terjadi banjir. Bahkan bisa dikatakan sebagai wilayah favorit banjir tiap tahunnya.
Untuk menyelesaikan itu, Kanafi mengatakan telah melakukan pendekatan kepada masyarakat sekaligus sosialisasi terkait kriteria yang harus dipenuhi untuk mendapatkan bantuan senilai 15 miliar dari pemerintah pusat untuk penanganan wilayah kumuh.
“Terbesar itu adalah kawasan kecamatan Cempaka. Untuk anggaran, pemerintah pusat sudah menyediakan 15 miliar hanya tinggal kita bisa memenuhi atau tidak syaratnya. Ini biasanya terkait dengan clear and clean dari lahan,” terangnya.
Sedangkan saat ini kata Kanafi, wilayah kumuh di Mentaos sudah mulai berkurang. Sebab tengah dilakukan pelebaran jalan di kawasan tersebut, dan perbaikan fasilitas masyarakat setempat.
“Saat ini yang kita tindaklanjuti adalah di kawasan Mentaos, ini ditangani oleh PU bagian sumber daya air untuk mewujudkan badan sungai yang lebarnya memadai sehingga tidak terjadi banjir di kawasan itu, dan ada perbaikan agar kawasan kumuh nya berkurang,” ungkapnya.
Sebagai informasi, per 2020 tercatat ada 127 hektare wilayah kumuh di Banjarbaru. Tiga terbesar adalah kelurahan Cempaka dengan 40,12 hektare, Kemudian Sungai Tiung dengan 20,69 hektare dan Bangkal dengan 18,85 hektare.
“3 kelurahan ini besar sekali. Kawasan kumuh itu bukan hanya pemukimannya tapi juga lingkungannya,” pungkas Kanafi.
