bakabar.com, BANJARMASIN – Jadi daerah pencetak lulusan santri terbanyak di Kalimantan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) masih dianggap lalai. Pasalnya hingga tahun ini, Pemprov belum punya prioritas anggaran yang mendukung untuk Pondok Pesanteren dan Madrasah di Banua.
Hal Itu di ungkapkan Ketua Komisi IV DPRD Kalsel Muhammad Lutfi Saifuddin.
“Tiga tahun kita perjuangkan Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPD) untuk putra-putri kita yang menempuh pendidikan agama,” kata Lutfi, Minggu (26/7).
Lutfi mengaku, DPRD Kalsel sudah membuatkan Peraturan Daerah untuk itu. Aturan itu menjadi landasan hukum supaya pemerintah bisa menghalalkan anggaran itu diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalsel.
Namun sayang, usaha itu bak bertepuk sebelah tangan. Tiga tahun sudah memperjuangkan, BOPD tak kunjung berlaku.
“Beberapa tahun lalu, Pemprov malah beralasan tak ada payung hukum. Sekarang sudah ada Perda-nya. Tinggal tunggu registrasi di Kemendagri,” tegas Lutfi.
Politisi Gerinda itu berujar, hak pendidikan seperti sekolah Negeri yang mendapat biaya dari daerah lewat Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) mestinya juga di rasakan oleh santri-santriwati serta putra-putri di Madrasah.
“Walaupun kewenangan pembinaan madrasah dan ponpes berada di Kementerian Agama, namun sewajarnya Pemprov tidak lepas tangan,” katanya.
BOPD sendiri sudah berlaku di dua Provinsi. Sepengetahuan Lutfi, dua daerah itu adalah Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Jawa Barat.
Pemerintah daerah di sana memakai anggaran dari APBD -nya membangun kualitas pendidikan di madrasah dan pondok pesantren.
Di Kalsel sendiri, ada hamper ribuan madrasah dan pondok pesantren yang sebagiannya sudah berdiri puluhan hingga ratusan tahun. Tak sedikit, lulusan pesantren di Banua yang kini menjadi pejabat dan ahli.
Editor:Muhammad Bulkini
