bakabar.com, BANJARBARU - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berencana menjadikan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional pada BPSDMD Kalsel, Ahmad Bagiawan, menyampaikan keuntungan jika instansinya diubah menjadi BLUD. Salah satunya pihaknya bisa menerima permintaan pelatihan kapan saja.
"Kalau masih belum BLUD, pelatihan yang kami gelar harus sesuai RKA (rencana kerja dan anggaran)," ujar H Gia, Senin (27/3).
Baca Juga: DPRD Kalsel Dorong Produk UMKM di Banjar Dapatkan Sertifikat Halal
"Tapi kalau sudah BLUD, kita bisa menerima pelatihan ketika tahun berjalan," imbuhnya.
Selama ini, lanjut dia, sebenarnya BPSDMD memiliki potensi untuk menggelar banyak pelatihan di luar RKA. Hanya saja kewenangan yang terbatas menjadi kendala.
Berubahnya kewenangan ini tak hanya akan berdampak pada banyaknya pelatihan yang akan digelar, tetapi juga bisa mengerek pendapatan asli daerah (PAD) Kalsel.
"Jadi peluang ini harus dimaksimalkan," ucapnya.
Selama ini, lanjut dia, BPSDMD Kalsel bisa mengumpulkan anggaran hingga Rp27 miliar hanya lewat pelatihan untuk ASN. Sementara untuk program yang bisa digelar yakni pelatihan kepala desa untuk mengantisipasi korupsi dana desa
Di samping bisa menggelar banyak pelatihan, H Gia menuturkan jika instansinya jadi BLUD, pihaknya juga bisa mengelola anggaran sendiri.
"Kalau sekarang orang bayar, harus disetor ke kas daerah. Lalu jika kami meminta dana, harus ada perencanaan dulu," paparnya.
Meski mengelola anggaran sendiri, pihaknya, lanjut dia, tentu harus membuat laporan keuangan untuk pertanggungjawaban ke gubernur dan DPRD Kalsel.
"Jadi, meski menjadi BLUD, keuangan tetap transparan," tutupnya.
