bakabar.com, PALANGKA RAYA – Pemerintah Kota Palangka Raya kembali menorehkan prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 pada Jumat (29/5/2026). Raihan tersebut menjadi yang ke-10 kali secara berturut-turut bagi pemerintah kota setempat.
Keberhasilan mempertahankan opini tertinggi dalam audit laporan keuangan pemerintah itu mendapat apresiasi dari DPRD Kota Palangka Raya. Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Subandi, menilai capaian tersebut mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kami dari DPRD Kota Palangka Raya memberikan apresiasi yang tinggi atas capaian ini. Raihan WTP ke-10 merupakan prestasi yang patut dibanggakan,” kata Subandi, yang dilansir seputarborneo.com.
Menurut dia, keberhasilan mempertahankan opini WTP selama satu dekade bukanlah hasil yang diperoleh secara instan, melainkan buah dari kerja keras, konsistensi, dan sinergi seluruh perangkat daerah dalam mengelola keuangan daerah secara baik dan bertanggung jawab.
Subandi berharap prestasi tersebut dapat terus dipertahankan sekaligus menjadi motivasi bagi seluruh organisasi perangkat daerah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran dan pelayanan publik.
Ia juga menegaskan DPRD akan terus mendukung berbagai upaya pemerintah daerah dalam memperkuat akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran guna mendukung pembangunan Kota Palangka Raya yang lebih baik.
Sementara itu, opini WTP atas LKPD Tahun Anggaran 2025 diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, Dodik Achmad Akbar, kepada Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, di Kantor BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah.
Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut. Menurutnya, keberhasilan mempertahankan opini WTP hingga 10 kali berturut-turut merupakan hasil kerja sama seluruh jajaran Pemerintah Kota Palangka Raya dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah.
“Capaian ini tentu menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, memperkuat pengawasan internal, serta memastikan setiap program pembangunan berjalan secara efektif dan tepat sasaran,” ujarnya.
Meski kembali meraih opini tertinggi dari BPK, Fairid menegaskan pemerintah kota tidak akan berpuas diri. Seluruh rekomendasi yang diberikan BPK akan segera ditindaklanjuti sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola pemerintahan.
Menurut dia, rekomendasi tersebut menjadi bahan evaluasi penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, efektivitas pelaksanaan program pembangunan, serta penguatan sistem pengawasan internal di lingkungan pemerintah daerah.
“Setiap rekomendasi akan kami tindak lanjuti sebagai bagian dari komitmen untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Dengan capaian WTP ke-10 berturut-turut tersebut, Pemerintah Kota Palangka Raya diharapkan mampu mempertahankan standar pengelolaan keuangan yang baik sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
