bakabar.com, BATULICIN - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
Opini WTP diberikan pada penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2018 di Aula Gedung BPK RI perwakilan Kalimantan Selatan, Rabu (22/05/2019) kemarin.
Baca Juga: Grand Final Festival Vokal Solo Musik Islami Al Mahabbah Digelar Malam Ini
Sekda Tanah Bumbu, H Rooswandi Salem, menyebut opini WTP itu sebagai tolok ukur peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat.
Rooswandi mengatakan Opini WTP tersebut merupakan penghargaan ke enam yang diberikan BPK kepada Pemkab Tanah Bumbu. Karenanya, saat ini pihaknya tidak mengejar Opini WTP, karena predikat WTP sudah menjadi kewajiban daerah dalam memformulasikan tata kelola birokrasi yang akuntabel di mana peningkatan kualitas laporan dan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel menjadi keharusan dengan basis terkelolanya administrasi aset dan keuangan daerah yang baik.
Tata kelola aset dan keuangan yang baik akan memberikan output yang berkualitas dari pelaksanaan birokrasi yang efisien dan efektif. Hal itu, kata Sekda, akan berdampak nyata bagi pelayanan optimal kepada masyarakat.
Baca Juga: Multaqo Ulama Tanah Bumbu Serukan Perdamaian dan Persatuan Umat
Bupati Tanah Bumbu (Tanbu), H Sudian Noor menyebutkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada Pemkab Tanbu harus menjadi salah satu indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Karenanya ujar Sudian Noor, semua unsur-unsur yang ada di SKPD Pemkab Tanbu harus memaknai dan mampu menyamakan persepsi, bahwa dengan opini WTP tersebut, Pemkab Tanah Bumbu melalui SKPD yang ada harus mampu menjadikan hasil opini itu sebagai landasan visi dan misi dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas kesejahteraan masyarakat Bumi Bersujud.
Sementara itu Kepala BPK Perwakilan Kalsel Tomanda Syaifullah menyampaikan, dari hasil pemeriksaan LKPD Tahun 2018 terhadap 13 kabupaten/kota di Kalsel keseluruhannya memperoleh opini WTP.
Dengan predikat WTP yang telah diraih itu, ia berharap masing-masing pemerintah daerah harus mampu untuk lebih meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang akuntabel.
Baca Juga: Jelang Lebaran, Pegawai Tanah Bumbu Diimbau Tak Lakukan Gratifikasi
"Seiring dengan itu, pemerintah daerah harus mampu memformulasikan program-program pembangunan prioritas yang beroriantasi penuh terhadap kesejahteraan masyarakat," jelasnya.
Reporter: Puja Mandela
Editor: Muhammad Bulkini
