bakabar.com, PELAIHARI - Terapkan ruang layak anak di sekolah, kantor, perpustakaan hingga puskesmas Kabupaten Tanah Laut diganjar penghargaan sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA) Kategori Pratama dari
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).
Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Menteri PPPA RI, Yohana Susana Yembise kepada Bupati Tanah Laut H Sukamta pada Selasa malam (23/7) di Four Points, Rappocini Makassar, Sulawesi Selatan.
Baca Juga: HAN 2019, KPAI: Anak Masih Rentan Terpapar Pornografi
Yohana Susana Yembise mengatakan, penghargaan ini tidaklah mudah karena butuh komitmen dari pemerintah kabupaten/kota.
"Penghargaan KLA menilai sejauh mana komitmen Pemkab maupun Pemkot terhadap anak, terkhusus perlindungan dan pemenuhan hak dan tumbuh kembang anak. KLA buah kerjasama dari SKPD yang ada di Pemkab yang menjabarkan urusan anak dan perempuan sebagai urusan wajib pemerintahan daerah," jelasnya.
Tahun ini, lanjut Yohana, ada peningkatan daripada tahun lalu. Di mana pada tahun 2018 sebanyak 177 kabupaten/kota yang menerima penghargaan, tahun ini ada 247 kabupaten kota mendapat penghargaan.
"Terjadi peningkatan 40 persen lebih," sebutnya.
Bupati Tanah Laut, H Sukamta pun mengungkapkan rasa sukacitanya karena mendapat penghargaan tersebut. Baginya, ini merupakan kehormatan sekaligus bentuk komitmen dalam menumbuh-kembangkan anak melalui penerapan di sekolah-sekolah tingkat TK, SD, dan SMP serta ruang publik pelayanan seperti puskesmas dan perpustakaan.
"Agar hak-hak anak kita terpenuhi, sebab itu adalah bagian dari mempersiapkan generasi yang baik bagi lingkungan juga bangsa dan negara," kata Sukamta.
Sehingga, lanjut dia, tumbuh generasi yang berkarakter, karena ditempa sejak dari kecil dan pemenuhan hak-hak anak terpenuhi.
Sukamta kembali menjelaskan ini adalah penghargaan kedua kalinya bagi kabupaten Tanah Laut dalam kategori pratama.
"Ke depan semoga kita dapat Penghargaan kategori Madya. Kita akan terus berbenah mempersiapkan dan memperbaiki fasilitas ruang-ruang tamah anak. Begitu juga di setiap SKPD harus mencerminkan kebutuhan anak itu sendiri," tutupnya.
Sementara itu, kabupaten/kota Layak Anak adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.
Acara itu juga turut dihadiri Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A)Tala Ir Wiyanto, Kepala Bappeda Adres Evony.
Baca Juga: HAN 2019, Perundungan Anak di Medsos dan Sekolah Jadi PR
Reporter: AHC14
Editor: Muhammad Bulkini
