Nasional

Pemkab Balangan Gelar Rakoor Status Siaga Darurat Bencana 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Balangan melaksanakan rapat koordinasi (rakoor) bersama lintas sektor dalam rangka antisipasi dan kesiapsiagaan mengh

Featured-Image
Kalak BPBD Balangan, H Rahmi saat memberikan arahan. Foto: MC Balangan

bakabar.com, PARINGIN - Pemkab Balangan, melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat melaksanakan rapat koordinasi (rakoor) bersama lintas sektor dalam rangka antisipasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana banjir, puting beliung, dan tanah longsor, di Aula benteng Tundakan, Rabu (13/12/2023).

Rakoor dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari surat edaran Gubernur Kalimantan Selatan tentang antisipasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana banjir, cuaca ekstrim, longsor dan gelombang pasang di Kalsel 2023/2024.

Selain itu, rakor juga digelar atas dasar press release BMKG Provinsi Kalimantan Selatan tentang perkiraan musim hujan di Provinsi Kalimantan Selatan.

Menurut informasi dari BMKG Kalsel, Yosef Luky Dwi Prasetya, saat ini Kabupaten Balangan sudah memasuki musim hujan dan diprediksi akan mengalami puncak penghujan pada Desember 2023 dengan kategori hujan normal.

Menanggapi hal ini, Kepala Pelaksana BPBD Balangan, H Rahmi, menyampaikan hasil rapat berdasarkan rilis BMKG diketahui bahwa puncak musim hujan di Kabupaten Balangan akan terjadi pada Desember.

Oleh sebab itu lanjut Rahmi, dalam rangka kesiapsiagaan maka Pemerintah Kabupaten Balangan melalui BPBD telah menetapkan status siaga darurat bencana banjir, angin puting beliung dan tanah longsor sejak Desember 2023 hingga Juni 2024.

"Dan agak panjang tahun ini, kita akan memasuki musim hujan diperkirakan antara bulan Mei sampai Juni, sehingga berdasarkan rilis BMKG tersebut dan hasil diskusi kita maka Kabupaten Balangan mulai hari ini menetapkan status siaga darurat banjir, tanah longsor dan angin puting beliung sampai pada Juni 2024," sampainya.

Adapun langkah yang dipersiapkan mengenai kesiapsiagaan ini, pihaknya juga terus menjalin kerja sama dan koordinasi yang intens dengan semua pihak dan TNI-Polri serta mempersiapkan segala peralatan dan personel untuk penanganan di lapangan.

"Kemudian kita tindak lanjuti dengan pendirian posko induk untuk kebencanaan sebagai kendali apabila terjadi bencana dan juga melakukan monitoring wilayah sesuai dengan peta rawan bencana terutama bencana banjir," jelas Rahmi. 

Editor


Komentar
Banner
Banner