bakabar.com, BALANGAN – Pemerintah Kabupaten Balangan menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027, pada Senin (30/3/2026) di Gedung Mahligai Mayang Maurai, Komplek Garuda Maharam.
Acara yang dihadiri oleh ratusan peserta dari berbagai unsur pemangku kepentingan menetapkan fokus utama pembangunan pada pemenuhan layanan dasar yang mudah dijangkau masyarakat serta penguatan sektor ekonomi daerah, didukung oleh inovasi dan digitalisasi tata kelola pemerintahan.
Bupati Balangan, H. Abdul Hadi, dalam sambutannya secara tegas menekankan bahwa perencanaan yang matang adalah kunci utama bagi keberhasilan pembangunan daerah, dengan menyampaikan kalimat mutiara yang menjadi landasan arahan pada kesempatan tersebut. “Perencanaan itu mutlak penting. Gagal dalam perencanaan sama dengan merencanakan kegagalan,” ucapnya sambil melihat langsung seluruh peserta yang terdiri dari perwakilan SKPD terkait, kepala desa/kecamatan, organisasi masyarakat, tokoh agama, akademisi, serta perwakilan dari berbagai komunitas ekonomi lokal.
Ia menjelaskan bahwa Musrenbang bukan hanya sebagai acara rutin tahunan, melainkan wadah strategis yang menjadi jembatan antara kebijakan pemerintah dengan kebutuhan riil masyarakat di lapangan. Melalui forum ini, seluruh pihak diharapkan dapat menyelaraskan persepsi dan menyatukan langkah dalam merencanakan arah pembangunan yang bertujuan untuk mewujudkan kemajuan dan kemakmuran bagi seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Balangan.
“Kita tidak bisa bekerja secara terpisah atau hanya mengejar target sementara. Setiap program yang direncanakan harus menjadi bagian dari rantai yang saling terkait, yang tidak hanya menjawab kebutuhan sekarang tetapi juga menjamin kesinambungan pembangunan untuk generasi mendatang,” jelas Bupati Abdul Hadi.
Untuk tahun anggaran 2027, Pemerintah Kabupaten Balangan menetapkan dua pilar utama pembangunan yang akan menjadi fokus utama perencanaan. Yang pertama adalah pemenuhan layanan dasar yang layak dan merata, mencakup empat sektor krusial: infrastruktur (terutama jalan raya, jembatan, irigasi, dan akses air bersih), kesehatan (peningkatan fasilitas dan pelayanan di puskesmas serta rumah sakit daerah), pendidikan (peningkatan kualitas guru dan sarana prasarana sekolah dari tingkat TK hingga SMA), dan perlindungan sosial (program bantuan bagi masyarakat kurang mampu, lansia, dan penyandang disabilitas).
Pilar kedua adalah penguatan ekonomi daerah melalui berbagai upaya strategis, seperti pengembangan potensi sektor pertanian dan perikanan sebagai komoditas utama Kabupaten Balangan, peningkatan daya saing UMKM melalui pelatihan dan akses pendanaan, serta pengembangan sektor pariwisata yang berbasis pada keanekaragaman budaya dan keindahan alam daerah. Selain itu, peningkatan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan inovasi dan digitalisasi juga menjadi prioritas utama untuk mempercepat pelayanan publik dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas kerja pemerintah.
Bupati juga menekankan bahwa kesuksesan implementasi program-program strategis tersebut tidak hanya bergantung pada rancangan yang baik, tetapi juga pada kesiapan dari berbagai aspek mendasar. “Kita harus memastikan bahwa setiap program yang akan dijalankan didukung oleh regulasi yang jelas, pendanaan yang memadai dan tepat waktu, serta sumber daya manusia yang kompeten dan memiliki komitmen tinggi untuk melayani masyarakat,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati memberikan arahan khusus kepada beberapa instansi terkait yang berperan penting dalam penyusunan dan pelaksanaan RKPD. Kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapperida), ia meminta agar dilakukan analisis mendalam terhadap setiap rancangan program yang diajukan, dengan memperhatikan data aktual kebutuhan masyarakat, potensi daerah, serta tantangan yang akan dihadapi. “Analisis yang mendalam akan membantu kita menentukan program prioritas yang tidak boleh gagal – program-program yang benar-benar memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Sementara itu, kepada Inspektorat Kabupaten Balangan, Bupati meminta agar mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan dan pelaporan, seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat diawasi secara ketat namun konstruktif. “Inspektorat harus menjadi mitra yang membantu setiap SKPD untuk menjalankan tugasnya dengan baik, tanpa ada keraguan atau kekhawatiran yang tidak perlu. Tujuan kita adalah sama: memberikan pelayanan terbaik bagi rakyat,” jelasnya.
Bupati juga menegaskan komitmen penuh Pemerintah Kabupaten Balangan untuk terus menjalin koordinasi yang erat dengan pemerintah provinsi Kalimantan Selatan maupun pemerintah pusat. Menurutnya, sinergi antar tingkatan pemerintahan sangat penting untuk menyelaraskan program pembangunan dan memastikan bahwa seluruh sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal demi kemajuan bersama. “Kita tidak bekerja sendiri – pembangunan daerah adalah bagian dari pembangunan nasional, sehingga setiap langkah yang kita lakukan harus selaras dengan visi pembangunan yang lebih luas,” ucapnya.
Mengakhiri sambutannya, Bupati Abdul Hadi secara resmi membuka kegiatan Musrenbang RKPD Kabupaten Balangan tahun 2027 dan mengajak seluruh peserta untuk aktif berpartisipasi dengan menyampaikan gagasan, masukan, serta aspirasi yang mewakili suara masyarakat di wilayah masing-masing. “Jangan ragu untuk menyampaikan apa yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Semakin banyak masukan yang kita terima, semakin baik pula rancangan RKPD yang akan kita susun,” pungkasnya.
Setelah sambutan pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan sesi pemaparan langsung dari Bupati terkait arah kebijakan pembangunan daerah yang telah disiapkan secara kolaboratif bersama tim ahli dari Bapperida. Dalam pemaparan tersebut, diuraikan secara rinci mengenai profil potensi daerah, tren perkembangan sosial ekonomi, target pembangunan yang ingin dicapai pada tahun 2027, serta indikator kinerja yang akan digunakan untuk mengukur keberhasilan setiap program.
Selain itu, kegiatan juga menyediakan sesi diskusi dan konsultasi kelompok kerja yang dibagi berdasarkan sektor pembangunan, di mana para peserta dapat berinteraksi langsung dengan pihak terkait untuk mendiskusikan usulan program, mengajukan pertanyaan, serta memberikan masukan yang akan diintegrasikan dalam penyusunan rancangan akhir RKPD 2027. Beberapa perwakilan masyarakat juga menyampaikan usulan khusus terkait dengan peningkatan akses infrastruktur di daerah terpencil, pengembangan pusat pelatihan keterampilan bagi pemuda, serta program pendukung bagi petani dan nelayan untuk meningkatkan produktivitas hasil usaha mereka.
Kepala Bapperida Kabupaten Balangan, yang menjadi ketua panitia pelaksana, menyampaikan bahwa seluruh masukan dan aspirasi yang diterima selama Musrenbang akan diolah secara seksama dan melalui proses verifikasi data untuk memastikan bahwa setiap usulan yang diterima sesuai dengan prioritas pembangunan daerah serta memiliki manfaat yang luas bagi masyarakat. Rancangan RKPD yang telah disusun akan kemudian diajukan untuk mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Balangan dalam waktu yang telah ditentukan, agar dapat segera diimplementasikan pada awal tahun anggaran 2027
