Bisnis

Pemerintah Tak Naikkan Tarif Listrik dan Harga BBM hingga Juni 2024

Harus ada tambahan anggaran kepada PT PLN dan PT Pertamina imbas tak ada kenaikan tarif listrik dan harga BBM tersebut.

Featured-Image
PEMBELIAN bahan bakar minyak di SPBU.(foto: detikcom)

bakabar.com, JAKARTA -- Pemerintah memutuskan tidak akan menaikkan tarif listrik dan harga bahan bakar minyak (BBM) hingga Juni 2024.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan keputusan ini berlaku untuk kelompok subsidi maupun nonsubsidi. Ia menyebut tarif tetap hingga Juni 2024 sudah diputuskan bersama dalam Rapat Sidang Kabinet yang dipimpin Presiden Joko Widodo tadi pagi.

"Tadi diputuskan dalam Sidang Kabinet Paripurna tidak ada kenaikan (tarif) listrik, tidak ada kenaikan (harga) BBM sampai Juni (2024). Baik itu yang subsidi maupun nonsubsidi," kata Airlangga, dikutip dari detikcom, Senin (26/2/2024).


Pria yang juga merupakan ketua umum Partai Golkar itu mengatakan harus ada tambahan anggaran kepada PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero) imbas tak ada kenaikan tarif listrik dan harga BBM tersebut.

Airlangga menyebut suntikan duit tambahan bakal diambil dari Sisa Anggaran Lebih (SAL). Selain itu, ada juga sumber dari pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024.

Defisit APBN 2024 mulanya ditetapkan 2,29 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Namun, diperkirakan defisit akan melebar hingga 2,8 persen di tahun ini dan bisa berlanjut di APBN 2025.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan target defisit APBN 2025 yang diperlebar hingga 2,8 persen baru dalam perhitungan rentang. Ia menyebut postur RAPBN 2025 secara rinci baru akan dibahas bulan depan.

"Untuk postur awal ini, tadi telah disampaikan dari sisi penerimaan negara maupun belanja negara dijaga sehingga defisitnya untuk tadi adalah antara 2,45 persen hingga 2,8 persen dari gross domestic product (GDP)," ucap Sri Mulyani usai rapat di Istana Negara, Jakarta Pusat.

"Bulan depan nanti kita fokusnya lebih kepada pagu indikatif dan program-program prioritas, seiring nanti Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah memutuskan siapa pemerintahan yang official memenangi pemilu," tandasnya.(*)

Editor
Komentar
Banner
Banner