bakabar.com, BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) mendukung penuh wacana pembangunan bandar udara (bandara) skala menengah di Banua Anam.
“Benar, kita mendukung,” ucap Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalsel, Nurul Fajar Desira kepada bakabar.com, Senin (6/7) siang.
Sebelumnya, rencana ini digagas oleh anggota Komisi V DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda. Legislator asal Kalsel itu terus berupaya memasukkan studi kelayakan pembangunan bandar udara ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Republik Indonesia (RI).
Pemprov Kalsel saat ini masih menunggu hasil Feasibility Study dari pemerintah pusat sesuai masukan dari Rifqinizamy Karsayuda.
“Sementara kita tunggu hasil FS – nya yang akan dikerjakan pemerintah pusat sesuai dorongan pak Rifqi,” kata Fajar.
Setelah hasil keluar, baru pihaknya akan melihat kebutuhan sesuai studi kelayakan tersebut.
“Pada intinya Pemprov Kalsel mendukung penuh sebagai kemudahan akses warga Banua Anam dan menyokong IKN baru,” pungkasnya.
Sayangnya rencana pembangunan ini masih ditanggapi dingin oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Padahal, Dinas PUPR dan Bappeda Kalsel telah menyetujui penyusunan dokumen uji kelayakan pembangunan bandar udara ini.
Sikap dingin Pemkab HST itu dirasakan anggota Komisi V DPR RI Dapil Kalsel I, Rifqinizamy Karsayuda.
Dia mengatakan sejauh ini respons Pemkab HST memang masih terbilang minim dan tidak kunjung memprogramkan pembangunan tersebut. Politisi PDI Perjuangan ini pun masih menunggu hasil dari studi kelayakan terkait kelanjutan pembangunan bandara itu.
“Setelah studi kelayakan, baru ketahuan lanjut atau tidak,” beber Ketua DPP HKTI Kalsel kepada bakabar.com, Sabtu (4/7) kemarin.
Jika memang dilanjutkan, masterplan dan detail engineering desain (DED) akan segera dibuat.
“Di sana baru tahu berapa anggarannya. Kita juga sudah melalukan pertemuan kepada Kepala PUPR dan Bappeda Kalsel, mereka menyetujui penyusunan dokumen uji kelayakan,” tegas Rifqinizami.
Di tingkat pusat, ia terus mendorong stimulasi kebijakan pencanangan pembangunan bandar udara skala menengah itu.
Menurutnya, peran pemerintah daerah sangat penting dalam merealisasikan pembangunan bandara udara. Dia berharap jangan sampai stimulasi kebijakan yang disusun malah bertepuk sebelah tangan lantaran minimnya respons dari pemerintah daerah.
“Karena ini bukan hanya kepentingan HST, tapi juga kabupaten lain di daerah Hulu Sungai,” tegasnya.
Dengan adanya bandar udara di Banua Anam, akses menuju pariwisata akan terbuka lebar. Terlebih, dengan adanya penerbangan langsung atau direct flight dari Barabai menuju Balikpapan, Jakarta, dan Surabaya.
“Akses menuju wisata kian dekat, misalnya wisata loksado di HSS dan wisata kerbau rawa di HSU,” bebernya.
Sampai saat ini, dia pun terus berupaya memasukkan studi kelayakan pembangunan bandar udara itu ke Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.
“Saya sedang memasukan studi kelayakan menggunakan dana APBN 2021 di Kemenhub,” ucap Rifqinizamy Karsayuda.
Ihwal perencanaan tersebut, Rifqi pun meminta Kepada Gubernur Kalsel Sahbirin Noor untuk memfasilitasi pertemuan bersama enam Bupati, Sekretaris Daerah, Ketua DPRD, dan Kepala Dinas PUPR se-Banua Anam pada Desember mendatang.
“Saya ingin bercerita terkait urgensi membangun kawasan di Banua Anam ,” pungkasnya.
Sekadar diketahui, pembangunan bandara Banua Anam dinilai sebagai kebijakan strategis, karena posisinya berada di dekat ibu kota negara baru Penajam Paser Utara (PPU) Kalimantan Timur.
Editor: Puja Mandela
