bakabar.com, BANJARBARU - Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) telah berhasil dilaksanakan secara baik oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Banjarbaru.
Hal itu dibuktikan dengan data terbaru BPKP yang mencatatkan Pemkot Banjarbaru dengan raihan skor tertinggi kepatuhan terhadap program tersebut di seluruh Provinsi Kalimantan Selatan.
Program P3DN sekian lama tengah menjadi fokus pemerintah baik di tingkat pusat maupun di masing-masing daerah.
Adapun program ini diinisiasikan menjadi salah satu peluang untuk meningkatkan pertumbuhan sektor industri pengolahan dan kontribusinya terhadap ekonomi nasional.
Dilansir dari rilis berita BPKP Kalsel, dari 14 pemerintah daerah di Kalimantan Selatan, baru satu pemerintah daerah yang mulai menunjukkan kepatuhan terhadap Program P3DN berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022, yaitu Pemkot Banjarbaru.
Hal itu diungkapkan oleh Kepala BPKP Kalsel, Rudy M. Harahap, saat kegiatan Diskusi Terbatas dengan Tim P3DN pemerintah daerah di kantornya, Jumat (7/7).
Rudy menyampaikan, hasil pengawasan BPKP Kalsel pada triwulan II tahun 2023 menemukan beberapa hal terkait kepatuhan pemerintah daerah di Kalimantan Selatan terhadap Program P3DN.
Rata-rata skor baseline kepatuhan 13 pemerintah kabupaten kota, termasuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mencapai 23,04, yaitu di atas rata-rata skor kepatuhan BUMD/BLUD di Kalimantan Selatan.
Hal inilah yang diyakini BPKP Kalsel bahwa pemerintah daerah di Kalimantan Selatan harus meningkatkan sistem manajemen kepatuhan Program P3DN karena masih jauh di bawah skor ideal 100,00.
“Hanya satu pemerintah daerah yang menuju kepatuhan yang cukup baik, yaitu Pemkot Banjarbaru,” ungkap Rudi, Jumat (7/7/2023).
Lebih rinci, skor kepatuhan Pemkot Banjarbaru terhadap Program P3DN yakni 48,5 persen. Kemudian disusul Pemkab Tapin dengan skor 36,5 persen dan Pemrov Kalsel dengan skor 35,0 persen.
Saat diskusi tersebut, apresiasi juga diberikan oleh BPKP Kalimantan Selatan kepada pemerintah daerah yang telah berpartisipasi dalam pengukuran kepatuhan.
Dengan dukungan dan kerja sama yang kuat dari semua pihak, Rudy berharap Program P3DN dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat di Kalimantan Selatan.
“Melalui pengawasan kolaboratif dan upaya yang berkelanjutan, BPKP Kalimantan Selatan akan terus meningkatkan kinerja Program P3DN,” tandasnya.
