bakabar.com, BANJARBARU – Pascabanjir bandang, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) akan melakukan upaya perbaikan infrastruktur dan membenahi sektor lingkungan di Kalsel.
"Dari lingkup KLHK untuk tahun ini ada anggaran kurang lebih Rp 75 miliar yang bisa dilaksanakan di Kalsel," ujar Wamen LHK RI, Alue Dohong.
Hal itu dia sampaikan pada rapat koordinasi dengan Pj Gubernur Kalsel, Safrizal di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru, Rabu (10/3).
Berdasarkan data, ada enam eselon I terkait di KLHK yang harus berkontribusi pada penanganan pascabanjir di Kalsel.
Enam eselon I yang disebutkan meliputi Dirjen Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (PDASHL),
Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL), Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL), Dirjen Penegakan Hukum, Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL), serta Dirjen Sampah, Limbah, dan B3 (SLB3).
Estimasi nilai bantuan sebesar 75 miliar diimplementasikan melalui masing-masing Dirjen terkait.
Untuk Dirjen PDASHL mendapat kucuran dana Rp 36 miliar, Dirjen PKTL Rp 3,4 miliar, Dirjen PPKL Rp 1,5 miliar, Dirjen Penegakan Hukum Rp 1,8 miliar, Dirjen PSKL Rp 3,08 miliar, dan Dirjen Pengelolaan Sampah Rp 36,7 miliar.
Sementara fokus penanganannya di Banjarmasin, Banjarbaru, Tapin, dan Kabupaten Barito Kuala.
"Itu jangka pendek yang akan kita lakukan di Provinsi Kalimantan Selatan," tambah Alue Dohong.
Untuk upaya penanganan pascabanjir, Alue menjabarkan lima aspek yang akan diterapkan.
"Pertama, regulasi termasuk tata ruang. Kedua, teknis atau engineering, termasuk bendungan dan Konservasi tanah dan air. Ketiga, vegetatif, artinya kita harus melakukan penanaman di daerah kritis," katanya.
Sisanya adalah penegakan hukum dan aspek sosial. Menurutnya, edukasi, komunikasi, dan sosialisasi itu sangat penting.
"Aspek-aspek tadi kita detailkan kegiatan, anggarannya, sampai jangka waktu. Makanya, ada jangka pendek, menengah, jangka panjang,” tandasnya.
Sementara Pj Gubernur Kalsel, Safrizal dalam laporannya mengatakan faktor anomali cuaca berperan besar dalam memicu bencana banjir di Kalsel.
“Dari hulu hujan deras, dengan debit air mencapai 340 mm. Disusul pula kenaikan air laut di wilayah hilir,” ucapnya.
Safrizal merincikan kerusakan infrastruktur di Kalsel. Berdasarkan data ada 128 jembatan rusak, beberapa jembatan dan jalan strategis putus, serta sarana infrastruktur lainnya
Pertumbuhan ekonomi juga mengalami perlambatan hingga berdampak pada inflasi di beberapa tempat.
Mengenai pemulihan lingkungan pascabanjir, Safrizal menyebut perlu adanya program jangka panjang.
Namun, katanya, jika memungkinkan, program jangka panjang diupayakan menjadi menengah dan pendek.
"Perlu konsentrasi beberapa anggaran sekaligus untuk dilakukan secara paralel," tutup dia.
