bakabar.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) bekerjasama dengan Kantor Wilayah Urusan Logistik Bulog menyalurkan sebanyak 120 ton beras bersubsidi kepada masyarakat melalui program pasar murah bersubsidi.
Kepala Bagian Kebijakan Perekonomian Daerah Setda Provinsi Kalsel Agus Salim di Banjarmasin, Selasa (27/6), menyampaikan, program pasar murah bersubsidi ini sebagai upaya menurunkan angka inflasi, salah satunya dari komoditas beras.
Untuk beras lokal masih cukup tinggi harga jualnya di pasaran atau menyebabkan inflasi tinggi, yakni, antara Rp19 ribu hingga Rp20 ribu per liternya. Dengan kerjasama bersama Bulog ini, ucap dia, harga beras yang dijual diberi subsidi, yakni, Rp45 ribu per lima kilogram, atau hanya Rp9 ribu per liternya.
"Kan sekitar Rp10 ribu selisihnya, ini karena diberi subsidi," papar Agus.
Baca Juga: Kegiatan Pasar Murah, Bapanas Pastikan Harganya Masuk Kategori Wajar
Menurut dia, penyaluran 120 ton beras bersubsidi ini dilaksanakan selama tiga hari, yakni, 24--26 Juni 2023, salah satunya di halaman kantor Gubernur Kalsel di Kota Banjarmasin.
"Antusias masyarakat sangat tinggi pada gelar pasar murah bersubsidi ini," ujarnya.
Selain komoditas beras, kata Agus, ada sepuluh komoditas barang pokok lainnya yang juga dijual di pasar murah bersubsidi tersebut, yakni, dengan pemberian subsidi dari Rp3 ribu hingga Rp40 ribu.
Diantaranya, seperti minyak goreng dari harga per liternya Rp16 ribu menjadi Rp11 ribu, bawang merah dari harga Rp40 ribu menjadi Rp28 ribu per kilogram, bawang putih dari Rp33 ribu menjadi Rp25 ribu per kilogram.
Baca Juga: Jaga Daya Beli Masyarakat, Bapanas Gelar Pasar Murah di 341 Titik
Selanjutnya, beras dari Rp55 ribu per 5 kilogram menjadi Rp45 ribu dan daging sapi dari Rp160 ribu menjadi Rp120 ribu per kilogram. Menurut Agus, dengan diintensifkan gelar pasar murah bersubsidi ini, angka inflasi di Kalsel berangsur menurun, yakni, dari 8 persen menjadi 4,74 persen.
"Target hingga Juli 2023 ini bisa turun diangka 4 persen" ujarnya.
Pemprov Kalsel, ungkap Agus, dalam melaksanakan upaya penurunan angka inflasi ini salah satunya menggunakan dana APBD dari pos anggaran tak terduga sebesar Rp6 miliar.
"Ini dilaksanakan selama lima bulan pasar murah bersubsidi tersebut secara berkala," ujarnya.
