bakabar.com, BANJARMASIN – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan kembali menyambangi Kalimantan Selatan (Kalsel) pada besok, Kamis (18/2).
Dalam kunjungannya, Jokowi berencana meresmikan Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Tapin, Kalsel.
Selanjutnya Jokowi akan menengok korban banjir di Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST).
Sederet problematika Kalsel di halaman selanjutnya….
Beberapa hari sebelum kedatangan Jokowi, sejumlah problematika mulai mencuat di Banua.
Dari rusaknya sederet jalan nasional hingga macetnya distribusi gas elpiji 3 kilogram di Kalsel.
Salah satunya Jalan Gubernur Syarkawi, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Kalsel.
Padahal jalan ini merupakan akses utama jalur darat untuk distribusi kebutuhan pokok masyarakat Kalsel maupun Kalteng.
Para supir truk harus berjibaku ketika melewati jalan tersebut.
Sebelumnya pemerintah pusat melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XI telah mengucurkan anggaran sebesar Rp174 miliar untuk rehabilitasi sejumlah jalan nasional di Kalsel. Termasuk Jalan Gubernur Syarkawi.
Namun sampai sekarang permasalahan ini tak kunjung selesai.
Distribusi elpiji 3 kg ambyar di halaman selanjutnya….
Terbaru, sejumlah pihak menyebut terdapat korelasi antara kerusakan jalan dengan distribusi gas elpiji 3 kilogram.
Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Kalimantan Selatan Saibani misalnya.
Dia mengatakan kelangkaan elpiji tak ada sangkut pautnya dengan ketersediaan stok dari Pertamina.
Melainkan distribusi yang terhambat akibat infrastruktur rusak imbas banjir.
"Kalau kelangkaan itu tidak ada. Stok aman. Tapi karena memang distribusinya. Itu jembatan kilometer 55 tak bisa dilewati mobil elpiji," ucap Saibani kepada bakabar.com, Selasa (16/2) malam.
Pun, dengan kedua jembatan Pabahanan di Tanah Laut.
"Mobil elpiji di atas 20 ton tak bisa lewat," ujarnya.
Saat ini Hiswana sedang mencari solusi atas masalah pendistribusian tersebut.
Mengingat, depo elpiji berada di bantaran Sungai Barito, persisnya di kawasan Jembatan Barito yang juga perlu waktu untuk menyalurkan gas ke Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPBE) di sejumlah wilayah.
“Waktu dari depo ke Banjar Raya menggunakan LCT bolak balik 4 jam. Mengisi 1 jam. Artinya ada sekitar 5 jam. Belum lagi waktu untuk menyalurkan ke SPBE, ke agen, baru bisa sampai ke pangkalan,” jelasnya.
Lantas sampai kapan permasalahan ini bisa selesai? Saibani tentu berharap cepat.
Namun sekali lagi semuanya bergantung cepat lambatnya perbaikan infrastruktur pasca-banjir.
Dari informasi yang ia dapat, bahwa Jalan Lingkar Utara kemungkinan besar baru bisa diakses pada awal Maret mendatang.
“Itu untuk kebutuhan Banjarmasin, Banjarbaru, Banjar insyaallah normal,” bebernya.
Sementara yang menghawatirkan ialah distribusi untuk wilayah hulu sungai atau Banua Anam.
Pasalnya, dari informasi yang ia dapat Jembatan Sungai Salim baru bisa selesai di Juni mendatang.
“Mudah-mudahan bisa lekas. Kita memahami pemerintah, situasi dan kondisinya. Tapi kebutuhan pokok ini bagian yang tak terpisahkan dari kebutuhan masyarakat,” ucapnya.
Disinggung soal adanya jalur alternatif melalui jalan tambang PT Talenta Bumi, Saibani juga mengetahui opsi tersebut.
Namun yang perlu dicatat, ujarnya, sebelum menuju jalur tersebut angkutan elpiji juga harus melintas di jalan Sungai Gampa, Batola yang terbilang sempit. Saat ini juga mulai mengalami kerusakan.
“Memang betul kita bisa melewati Jalan Talenta. Tapi sebelum ke sana kita harus melalui jalan di kawasan Sungai Gampa Batola, yang diketahui sempit dan mulai berlubang,” imbuhnya.
Sebagai contoh, untuk mengirim elpiji ke Kabupaten Tabalong normalnya memerlukan waktu 6-7 jam. Namun sejak rusaknya infrastruktur bisa makan waktu sampai 12 jam.
“Jalan hiking itu betul besar, tapi sebelum menuju ke sana. Itu masalahnya,” ucap Saibani.
Meminjam data Hiswana, kuota untuk elpiji 3 kilogram guna keperluan di 13 Kabupaten/Kota Kalsel tahun ini sebanyak 96.966 metrik ton (MT). Banjar, dan Banjarmasin paling banyak.
Rinciannya, Kabupaten Balangan mendapat jatah 2.554 MT, Banjar 13.408 MT, Barito Kuala 7.560 MT, Hulu Sungai Selatan 6.575 MT, Hulu Sungai Tengah 6.790 MT, Hulu Sungai Utara 5.396 MT.
Kemudian, Kotabaru 6.580 MT, Tabalong 5.034 MT, Tanah Bumbu 5.795 MT, Tanah Laut 8.902 MT, Tapin 4.444 MT, Banjarbaru 6.185 MT, dan Banjarmasin 18.643 MT.
Imbas terhambatnya pendistribusian ini, jatah elpiji khususnya untuk wilayah Banua Anam -sebutan untuk kawasan hulu sungai Kalsel- hanya berkisar 50 persen dari kondisi normal. Sementara untuk BBM mencapai 21-25 persen dari normal.
“Kalau elpiji hampir 50 persen untuk Banua Anam. Sedang BBM 21-25 penurunannya. Karena mobil elpiji tak ada yang kecil rata-rata di atas 20 ton. Sehingga geraknya lambat,” katanya.
Saibani juga mengharapkan langkah cepat dari Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah XI untuk segera memperbaiki jalan, khususnya di Lingkar Utara.
“Kita juga mendorong balai jalan, orang-orang ahli yang punya kemampuan cepat bisa memperbaiki Jalan Gubernur Syarkawi,” harapnya.
Analisis polisi di halaman selanjutnya….
Sepekan belakangan, kelangkaan elpiji 3 kilogram mendera warga di Kalimantan Selatan.
Banyak warga berteriak kesulitan mencari gas melon. Gas di pangkalan kerap kosong.
Kalaupun ada, harganya selangit. Di level eceran, bahkan bisa tembus Rp50 ribu. Khususnya di Banjarmasin.
Tentunya, harga ini tak wajar. Dan melanggar hukum. Pemerintah sudah menetapkan harga eceran tertinggi (HET) Rp17.500.
Lantas apa yang terjadi. Apakah ada permainan oleh oknum yang tak bertanggungjawab di balik kelangkaan ini?
“Bukan kelangkaan bukan ada permainan. Ini kendalanya adalah distribusi,” ujar Kabid Humas Polda Kalsel Kombes Pol Rifai didampingi Kasubdit 1 Reskrimsus, AKBP Suyitno, Selasa (16/2).
Suyitno berani menjamin tak ada permainan. Karena ia tahu persis pangkal persoalan kelangkaan elpiji subsidi ini.
Sekali lagi, penyebabnya, kata dia, adalah rantai distribusi. Mandeknya pendistribusian menyusul rusaknya infrastruktur jalan dan jembatan di sejumlah daerah akibat banjir.
Seperti diketahui, akibat banjir Kalsel Jalan Lingkar Utara (Gubernur Syarkawi) lumpuh.
Belum lagi, penurunan kapasitas Jembatan Sungai Salim di Kilometer 55 perbatasan Mataraman-Astambul, Kabupaten Banjar.
Sementara, Depo Pertamina berada di Kabupaten Barito Kuala. Tepatnya di pinggiran Sungai Barito kawasan Jembatan Barito.
“Sedang SPBE pengisian ada yang Lingkar Selatan, Basirih, Gambut, termasuk di Jalan Gubernur Syarkawi yang rusak. Ini penyebabnya,” bebernya.
Dari informasi yang ia dapat, bahwa penurunan suplai gas elpiji ini mencapai 25-30 persen dari kondisi normal.
“Tanggal 14 jalan putus, SPBE hanya mampu melayani 25-30 persen dari normal. Inilah yang menjadi sulit. Sebenarnya kalau mau cepat diurai jalannya, bagaimana. Siapa yang punya jalan?” tanya Suyitno.
Menurutnya, itulah sebab mengapa elpiji menjadi langka di Kalimantan Selatan.
Sebenarnya ada jalur alternatif yang bisa dipakai. Yaitu Jalan tambang PT Talenta Bumi. Yang menghubungkan antara Batola dan Banjar.
Namun, yang membuatnya heran jalan itu malah mau ditutup. Padahal ujar Suyitno jalan itu bisa jadi solusi. Setidaknya untuk mengurai distribusi ke wilayah Banua Anam, atau hulu sungai.
“Tadi pagi infonya Jalan Talenta mau ditutup mulai esok. Kalau bisa itu diperpanjang karena jembatan di Mataraman sudah dibuka namun terbatas,” jelasnya.
Suyitno bilang anggotanya sudah mencoba berkoordinasi dengan Pemprov Kalsel. Dalam hal ini Sekda dan Dishub Kalsel.
Tutup mulai besok di halaman selanjutnya….
Terhitung mulai 17 Februari 2021, PT Talenta Bumi menutup jalan hauling batu bara untuk kendaraan umum dari Barito Kuala ke Tapin maupun sebaliknya.
Penutupan disebabkan beberapa titik mengalami kerusakan parah, setelah hampir sebulan dilalui kendaraan berbobot puluhan ton.
“Prinsipnya kami tak masalah dengan jalan hauling untuk kendaraan umum. Namun jalan juga mulai rusak dan kami harus melakukan perbaikan,” papar Humas PT Talenta Bumi, Agus Basri, Selasa (16/2).
“Pun selama proses perbaikan, masih terdapat jalan alternatif lain dari Batola menuju Tapin atau sebaliknya,” imbuhnya.
Adapun jalan alternatif lain dari Tapin menuju Batola yang tersedia adalah jalan hauling PT Hasnur di Jalan Ahmad Yani Kilometer 94, atau hauling PT Binuang Mitra Bersama Kilometer 88.
Sementara jalan nasional yang melintasi Margasari di Kecamatan Candi Laras Utara, Tapin, lebih banyak digunakan mobil penumpang dan sepeda motor.
Sebenarnya bisa saja PT Talenta membuka separuh bidang jalan untuk kendaraan umum dan unit hauling. Sedangkan separuh bidang jalan yang lain diperbaiki.
Akan tetapi opsi tersebut tak diambil dengan alasan keamanan.
“Kalau separuh jalan digunakan unit hauling bercampur kendaraan umum, terlalu riskan untuk semua pengguna jalan,” tukas Agus.
Sebelumnya Dinas Perhubungan Kalimantan Selatan yang meminta PT Talenta membuka jalan hauling tersebut untuk kendaraan umum, setelah oprit Jembatan Sungai Salim di Mataraman terancam putus akibat terjangan banjir.
Lantas setelah oprit benar-benar putus dan pembangunan jembatan darurat dilakukan, hauling PT Talenta mulai menjadi jalur utama.
Jalan sepanjang 46,7 kilometer itu sendiri menghubungkan Bakumpai di Barito Kuala, dengan Binuang di Tapin atau tepatnya Jalan Ahmad Yani Kilometer 71.
Namun akibat bobot kendaraan dan intensitas hujan yang terbilang tinggi, kontur jalan rata-rata mulai keriting.
Bahkan setidaknya 15 kilometer jalan mengalami rusak parah, karena sempat direndam banjir selama 3 hari.
“Sebelum memutuskan menutup jalan hauling, kami lebih dulu berkoordinasi dengan Dishub dan Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Kalsel,” beber Agus.
“Terlebih mulai 15 Februari 2021, Jembatan Sungai Salim juga sudah bisa dilewati. Atas dasar itu, kami pun mencoba mulai memperbaiki jalan hauling,” cetusnya.
Butuh perhatian Jokowi di halaman selanjutnya…
Sementara itu, Ekonom Kalsel, Dr. Mohammad Zainul menilai pascabanjir yang melanda sebagian kabupaten atau kota di Kalsel, maka dipastikan akan meninggalkan berbagai masalah.
Di antaranya infrastruktur yang rusak, baik jalan maupun jembatan.
“Itu sebabnya kelancaran mobilitas angkutan terutama dari Banjarmasin menuju hulu sungai mengalami gangguan atau kemacetan,” katanya.
Dengan kondisi ini, maka secara otomatis distribusi barang atau bahan kebutuhan pokok masyarakat termasuk gas elpiji 3 kilogram terganggu.
Untuk menghindari kelangkaaan gas elpiji 3 kilogram di daerah hulu sungai, kata dia, maka ada beberapa alternatif yang bisa dilakukan.
Pertama, petugas yang menjaga di daerah kemacetan terutama sekitar jembatan atau jalanan rusak agar lebih mengutamakan mobil yang mengangkut bahan pokok termasuk gas elpiji 3 kilogram.
Kedua, menggunakan sarana angkutan air sehingga gas elpiji 3 kilogram bisa sampai di daerah tujuan dengan cepat dan juga dapat mengurangi kemacetan arus lalu lintas jalur darat.
Ketiga, Pertamina bisa menyuplai gas elpiji 3 kilogram dari Balikpapan untuk memenuhi kebutuhan di daerah hulu sungai. Sehingga kelangkaan gas elpiji 3 kilogram di hulu sungai dapat teratasi.
“Sebab kalau terjadi kelangkaan gas elpiji 3 kilogram, maka harga akan melonjak naik dan pada akhirnya akan memberatkan masyarakat,” bebernya.
Dia meminta Presiden Jokowi memberikan atensi terhadap sejumlah kondisi tersebut.
“Sudah pasti (Atensi Jokowi), ini perlu menjadi perhatian utama pemerintah baik pusat maupun daerah. Terutama mempercepat penyelesaian pembangunan infrastruktur yang rusak akibat terjangan banjir agar perekonomian juga ikut bergerak,” tutupnya.
