bakabar.com, BANJARMASIN – Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) memiliki peran besar dalam penurunan angka stunting di tanah air.
Jika prevalensi stunting di Kalsel, terutama di daerah berstatus merah turun drastis maka kontribusinya untuk penurunan angka stunting di tanah air cukup berarti.
Tercatat Kabupaten Banjar, Tapin, Barito Kuala, dan Balangan memiliki prevalensi angka stunting di atas angka 32 persen.
Padahal batas ambang atas yang ditetapkan Badan Kesehatan Dunia atau WHO adalah 20 persen.
Banjar yang mempunyai angka prevalensi 40,2 persen jika dianalogikan dengan skor prevalensi 40,2 persen, itu berarti ada 40 balita dikategorikan stunting di antara 100 balita yang ada di Banjar.
Selain Banjar, Tapin, Barito Kuala dan Balangan yang mempunyai prevalensi di atas 30 persen, Tanah Laut juga termasuk daerah yang berstatus merah
Enam daerah yang berstatus "kuning" dengan prevalensi 20 hingga 30 persen, diurut dari yang memiliki prevalensi tertinggi hingga terendah mencakup Hulu Sungai Tengah (HST), Hulu Sungai Selatan (HSS), Tabalong, Kota Banjarmasin, Kotabaru dan Hulu Sungai Utara (HSU).
Bahkan, Hulu Sungai Tengah dengan prevalensi 29,6 persen dan Hulu Sungai Selatan dengan 29,1 persen, nyaris berstatus merah.
Sementara dua daerah lain di Kalsel yakni Kota Banjarbaru dan Tanah Bumbu berpredikat "hijau" dengan angka prevalensi stuntingnya di antara 10 hingga 20 persen.
Malah Tanah Bumbu dengan prevalensi 18,7 persen menjadi daerah yang memiliki prevalensi angka stunting terendah di Kalsel.
Tidak ada satu pun daerah di Kalimantan Selatan yang berstatus "biru" yakni dengan prevalensi di bawah 10 persen.
"Agar sesuai dengan target nasional capaian angka stunting 14 persen di tahun 2024 sesuai dengan komitmen Presiden Joko Widodo, maka laju penurunan stunting per tahun haruslah di kisaran 3,4 persen," ujar Kepala BKKBN Kalsel, Ramlan.
Dengan melihat kondisi aktual yang terjadi saat ini, ia mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel ditagih komitmennya agar prevalensi stunting di tahun 2021 yang mencapai angka rata-rata 30 persen bisa menurun menjadi 25,71 persen diakhir 2022.
Tidak itu saja, Kalsel juga ditarget memiliki angka prevalensi stunting 21,51 persen di 2023 dan diharapkan di 2024 menyentuh angka 17,27 persen.
Dengan demikian, diharapkan tahun 2024 tidak ada lagi wilayah yang berstatus merah di seantero Kalsel.
"Kalsel harus menjadi provinsi percontohan di Kalimantan dalam hal percepatan penurunan angka stunting," tegasnya.
Untuk memastikan komitmen bersama dalam percepatan penurunan angka stunting, BKKBN menggelar Sosialisasi Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (RAN PASTI) di Banjarmasin pada hari Senin ini (21/3/2022).
BKKBN yang diberi amanah Presiden Joko Widodo sebagai ketua pelaksana percepatan penurunan stunting sesuai Peraturan Presiden Nomor 72/2021.
Ramlan pun berharap dengan adanya Sosialisasi RAN PASTI bisa memberikan penjelasan secara komprehensif kepada para pemangku kepentingan mengenai mekanisme tata kerja percepatan penurunan stunting di tingkat provinsi, kabupaten dan kota serta desa.
"Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting di seluruh Kalimantan Selatan "harus" segera dituntaskan di Bulan Maret 2022 ini agar dana yang telah dialokasikan bisa terserap maksimal dan tepat sasaran," ucapnya.
Para kepala daerah yang hadir di Sosialisasi RAN PASTI di Kalsel memastikan arahan dari BKKBN untuk percepatan penurunan stunting segera dilaksanakan di daerahnya masing-masing.
Sinergitas antara BKKBN dengan pemerintah daerah di Kalsel menjadi lebih solid dengan acara sosialisasi ini.
Bupati Tabalong H Anang Syakhfiani mengakui target capaian yang diberikan BKKBN dari angka prevalensi stunting 28,2 persen menurut angka SSGI di tahun 2021 menjadi 25,68 persen di akhir 2022.
Kemudian 21,49 persen di 2023 serta 17,27 persen di 2024 adalah sebuah tantangan dan butuh perjuangan semua pihak di Tabalong.
"Sejak awal saya mengembang amanah sebagai kepala daerah, saya selalu memberikan perhatian untuk masalah stunting," tuturnya.
Ia mengakui diakui, pemahaman masyarakat Tabalong tentang stunting masih rendah.
Dengan demikian juga pemahaman di level jajaran pemerintah. Atas itulah, Anang berkewajiban untuk terus mengingatkan, mengedukasi dan membenahi sektor hulu dan sektor hilir dari permasalahan stunting di masyarakat.
"Alhamdulillah, kerja keras dari semua pihak menjadikan Tabalong berkategori kuning dalam hal angka prevalensi stunting. Ke depannya, saya meminta semua pihak di Tabalong untuk terus menurunkan angka stunting. Insya Allah," pungkasnya.
