Kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) laksana momok di Kalimantan Selatan. Hampir sepanjang 2023, sederet dampak sudah muncul mulai dari korban jiwa, kerugian materiel, hingga peningkatan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA). Oleh karena fenomena berulang, mengapa karhutla tak cepat tertangani?
***
Para ulama dan masyarakat di Kalsel telah menggelar salat minta hujan atau istisqa di Mesjid Sabilal Muhtadin, Banjarmasin, 14 September 2023 lalu. Salat ini dilakukan seiring peningkatan karhutla di tengah kemarau kering.
Satu pekan sebelumnya, salat istisqa juga dilakukan di sejumlah daerah. Salah satunya Mesjid Al-Karomah di Martapura.
Selanjutnya hujan dengan intensitas rendah sampai tinggi pun turun di sebagian wilayah Kalsel. Namun musibah karhutla di Bumi Lambung Mangkurat belum juga berakhir.
Status siaga darurat sudah ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Kalsel Nomor 188.44/0395/KUM/2023 untuk bencana karhutla dan kekeringan sejak 22 Mei hingga 15 November 2023.
BPBD dibantu instansi lain seperti pemadam kebakaran swasta maupun pemerintah, Manggala Agni, TNI dan Polri berjibaku siang dan malam melakukan pemadaman.
Intensitas karhutla terus meningkat memasuki Agustus hingga September. Kebakaran di kawasan hutan dan lahan terjadi hampir saban hari.
Pusdalops BPBD Kalsel mencatat sampai 30 September, petugas telah menangani 20.955,07 hutan dan lahan yang terbakar.
“Rinciannya kebakaran hutan seluas 207,8 hektare. Sedang kebakaran lahan seluas 20.747,27 hektare," papar Bambang Dedi Mulyadi, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kalsel.
Luasan hutan dan lahan yang paling banyak terbakar berada di Tapin dengan 16.922,074 hektare. Disusul Banjarbaru seluas 1.413,1023 hektare dan Banjar 764,491 hektare.
BPBD Tutup Data Karhutla
BPBD Kalsel terkesan enggan untuk membuka data umlah luas keseluruhan lahan yang terbakar. Mereka hanya mau membeberkan data terkait luasan lahan terbakar yang bisa ditangani.
Anggapan tersebut kian menguat, ketika BPBD Kalsel melakukan sesi konferensi pers 18 September 2023.
Mereka mengeklaim penyebaran informasi soal data karhutla justru membuat kinerja BPBD seakan tidak terlihat.
“Nanti dikira masyarakat dan pemerintah pusat kami tidak melakukan apa-apa,” tukas Bambang.
Penyebaran data karhutla setiap hari juga diyakini akan membuat gaduh publik. “Sama seperti Covid-19 kemarin, banyak masyarakat yang syok mendengar kabar itu,” imbuhnya.
Padahal BPBD menyebut sudah mengerahkan semua sumber daya untuk menangani karhutla. Mereka juga mengeklaim sudah melakukan pemetaan dan langkah-langkah konkrit sebelum musim kemarau untuk penanganan kebakaran lahan.
“Misalnya melakukan pembasahan lahan dengan membuka pintu air dan mengaliri air dari kanal-kanal yang tersedia hingga ke embung Jokowi di Guntung Damar Banjarbaru,” beber Bambang.
Terlepas dari upaya BPBD, indikasi luas hutan dan lahan yang terbakar di seluruh Kalsel hingga 30 September 2023 sudah mencapai 24.588,89 hektare. Ini diketahui melalui lama SiPongi milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Dampak Karhutla di Kalsel
Bukan hanya menghanguskan ribuan hektare hutan dan lahan, karhutla di Kalsel di turut menelan korban jiwa.
Seorang petani bernama Supian Sauri meninggal dunia, seusai berupaya meredakan api di lahan cabai rawit hiyung miliknya di Desa Hiyung, Kecamatan Tapin Tengah, Tapin, 28 Agustus 2023 lalu.
Sebelum dinyatakan meninggal, Supian ditemukan pingsan. Dalam perjalanan ke rumah sakit, korban mengalami sesak napas dan muntah-muntah karena terlalu banyak menghirup asap.
Petani berusia 55 tahun itu menghembuskan nafas terakhir, setelah 25 menit diberikan penanganan medis di RSUD Datu Sanggul Rantau.
Adapun karhutla yang terjadi di kawasan sentra cabai rawit hiyung sejak Agustus hingga September menghanguskan tanaman di atas lahan seluas 5 hektare. Kejadian ini mengakibatkan petani mengalami kerugian materiel yang cukup banyak.
“Kerugian ditaksir mencapai lebih dari Rp1 miliar,” ungkap Staf Bidang Holtikultura Dinas Pertanian Tapin, Junaidi, 20 September 2023.
Kemudian 21 September 2023, api berkecamuk di kawasan hutan lindung wilayah konservasi bekantan yang dikelola PT Antang Gunung Meratus (AGM) di Desa Lawahan, Kecamatan Tapin Selatan, Tapin.
Berdasarkan laporan BPBD Tapin, luas kebakaran di area ekosistem rawa itu seluas 10 hektare yang meliputi hutan galam dan semak belukar.
“Kebakaran terjadi pukul 15.15 hingga 19.20 Wita. Sekitar 90 persen lahan berhasil dipadamkan BPBD Tapin bersama tim gabungan. Sisanya tidak terjangkau dan akan diselesaikan oleh tim dari pengelola,” jelas Kepala BPBD Tapin, Raniansyah, 22 September 2023.
Untungnya insiden kebakaran tersebut tidak sampai menyebabkan satwa bekantan di kawasan konservasi menjadi korban. Namun ketika berusaha dikonfirmasi, PT AGM tak kunjung merespons.
Karhutla turut melanda Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Adam Mandiangin di Kalsel. Api diketahui muncul pertama kali 4 September 2023 sekitar pukul 11.00 Wita dan bisa dipadamkan pukul 21.00 Wita.
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel, Fatimatuzzahra, menjelaskan kebakaran menghanguskan sekitar 95 hektare kawasan hutan.
“Akibat kejadian itu, kami langsung lakukan evaluasi langkah-langkah yang akan dilakukan selanjutnya,” tukas Fatimatuzzahra, 22 September 2023.
Diyakini insiden itu tidak sampai mengganggu habitat satwa liar di kawasan tersebut. Begitu pun dengan fasilitas wisata, "Namun Tahura Sultan Adam Mandiangin sementara ditutup,” imbuhnya.
Menghindari kejadian berulang, patroli akan ditingkatkan di daerah rawan yang masih hijau. Juga akan dibuat sekat bakar dan jalan mengikuti kontur untuk mempermudah upaya pengendalian kebakaran dan suplai air.
Adapun dampak lain dari karhutla, terjadi 25 September 2023 di Pengayuan, Kecamatan Liang Anggang, Banjarbaru. Api menyasar ke pemukiman hingga meluluhlantakkan rumah warga.
“4 rumah dan 1 gudang kayu habis terbakar,” jelas Fico Hanugratama, Penanggung Jawab dan Pengelola Logistik Tim Reaksi Cepat BPBD Banjarbaru.
Di sisi lain, karhutla turut membuat sejumlah daerah diselimuti kabut asap, hingga menyebabkan kualitas udara di wilayah Kalsel tidak sehat.
Wilayah Kalsel yang didominasi lahan gambut, menyebabkan penanganan karhutla menjadi lebih pelik lantaran ground fire atau api yang menjalar dan membakar bawah permukaan tanah.
Di samping itu, lahan gambut yang terbakar turut melepaskan gas emisi karbon. Gas ini bisa menimbulkan gangguan kesehatan.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kalsel, Hanifah Dwi Nirwana, tidak menampik kualitas udara di Kalsel kian menurun.
Berdasar pantauan di alat pemantau kulitas udara atau Air Quality Monitoring System (AQMS) di Banjarbaru dan Banjarmasin, Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) Kalsel tanpa karhutla ditandai indikator warna hijau atau baik.
“Namun akibat karhutla, kualitas udara memang menurun. Tepat 20 September 22023, AQMS di Banjarbaru mengindikasikan indeks PM 10 berwarna hijau, tapi PM 2,5 berwarna biru atau sedang,” papar Hanifah, 21 September 2023.
“Namun di hari tertentu seperti 14 hingga 18 September 2023, alat AQMS di Banjarbaru sempat menunjukan kualitas udara dengan indikator warna merah atau sangat tidak sehat,” tambahnya.
Penurunan kualitas udara di wilayah Kalsel ini lantas berdampak terhadap peningkatan kasus ISPA. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kalsel, kasus ISPA di 13 kabupaten/kota berjumlah 5.376 hingga 18 September 2023,
Paling tinggi di Kota Banjarbaru dengan 969 kasus, kemudian Banjarmasin 542 kasus dan Banjar 502 kasus.
“Tren meningkat sejak Mei, lalu sempat turun di akhir Juni. Namun kembali naik mulai Juli, Agustus dan September,” beber Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Dinkes Kalsel, Anwar Ihwan, 20 September 2023.
"Untuk mencegah ISPA, kami mengimbau agar masyarakat menjaga pola hidup bersih dan sehat, serta mengurangi aktivitas di luar rumah. Kalau memang harus keluar rumah, sebaiknya pakai masker,” sarannya.
Selain peningkatan ISPA, kabut asap membuat aktivitas di Bandara International Syamsudin Noor sempat terganggu.
Awal September 2023, sedikitnya 13 penerbangan yang mengalami keterlambatan keberangkatan lantaran jarak pandang hanya 300 meter akibat kabut asap. Pun pendaratan pesawat di Bandara Syamsudin Noor sempat dialihkan.
Upaya Pemerintah
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, melakukan peninjauan kondisi karhutla di Kalsel, 21 September 2023.
Dari hasil pantauan udara, Suharyanto menegaskan titik lahan terbakar di Kalsel memang cukup banyak, terutama di wilayah Banjarbaru, Banjar, dan Tanah Laut.
Hal itu dipicu peningkatan jumlah hotspot sejak Agustus 2023 akibat kemarau panjang. Sedangkan lahan yang terbakar didominasi sawah kering atau lahan-lahan kosong. Artinya tidak mungkin dibakar sengaja, kecuali akibat udara panas dan faktor kelalaian.
“Oleh karena lahan gambut, sekali terbakar akan sulit dipadamkan. Selain satgas darat, akan dioptimalkan pemadaman melalui udara,” ungkap Suharyanto.
Suharyanto pun berjanji akan menambah armada helikopter water boombing yang sudah tersedia empat unit. Termasuk mengupayakan teknologi modifikasi cuaca dengan membuat hujan buatan.
Petani Ditangkap
Kepolisian juga telah menyeret dua orang petani ke jalur hukum, lantaran kedapatan sengaja melakukan pembakaran lahan.
Petani pertama berinisial SH (60) diamankan oleh Polres Banjarbaru saat melakukan pembersihan lahan di Jalan Simpati Tegal Arum RT 44, Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Banjarbaru, 21 Mei 2023.
SH kedapatan membersihkan lahan dengan cara membakar potongan semak belukar dan ranting pohon di sekitar lahan. Api kemudian merembet hingga menyebabkan kebakaran seluas 0,8 hektare di kawasan tersebut.
Setelah melewati proses pemeriksaan, SH ditetapkan sebagai tersangka pembakaran lahan terhitung sejak 4 Juli 2023.
“Berkas tersangka sudah diserahkan ke Kejaksaan Negeri Banjarbaru,” beber Kasi Humas Polres Banjarbaru, AKP Syahruji, 21 September 2023.
SH sendiri terancam hukuman berdasar Pasal 187 KUHPidana dan atau Pasal 188 KUHPidana.
Kemudian sejak Juni 2023, Polres Banjarbaru juga tengah melakukan penyelidikan terhadap satu perusahaan pemilik lahan yang terbakar seluas 48 hektare.
Dalam proses ini, Polres Banjarbaru melibatkan Badan Pertanahan Nasional guna menginventarisir pemilik lahan yang terbakar, serta ahli kebakaran lahan dari Puslabfor Bareskrim Polri.
“Koordinasi dengan Dinas ESDM dan DLH Kalsel juga telah dilaksanakan demi mengetahui regulasi dan pertanggung jawaban atas kerusakan lingkungan yang terjadi akibat kebakaran lahan di lokasi tersebut,” tutur Syahruji.
Petani kedua yang ditangkap adalah SU. Pria berusia 43 tahun ini ditangkap usai membakar lahan untuk berkebun di Jalan Terantang, Kecamatan Tapin Utara, Tapin, 30 Agustus 2023.
Dari hasil penyelidikan Polres Tapin, SU menyebabkan lahan seluas 2.227 meter persegi terbakar.
“Api kemudian menjalar ke samping dan lahan orang lain terimbas,” jelas Kasat Reskrim Polres Tapin, AKP Haris Wicaksono, 21 September 2023.
Lantas 22 September 2023, giliran IL yang ditangkap Polres Tapin. Petani di Bindrang, Kecamatan Lokpaikat, ini ditangkap saat membakar lahan untuk menanam cabai.
Namun karena lalai, api turut menjalar ke lahan sekitar seluas 5 hektara serta menghanguskan kandang ayam tak terpakai milik bumdes setempat.
Akibatnya SU dan IL disangkakan hukuman berdasar Pasal 187 ayat 1 KUHP tentang Kejahatan Membahayakan Keamanan Umum.
Terpisah Kabid Humas Polda Kalsel, Kombes Muhammad Rifai, menyebutkan, pihaknya juga dalam upaya penyelidikan atas beberapa laporan.
“Ditkrimsus Polda Kalsel tengah menangani 4 kasus masing-masing di Banjar dan Banjarbaru. Namun terkait perusahaan atau perorangan, akan disampaikan seusai penyelidikan,” tukas Rifai.
Pemerintah Dinilai Gagap
Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalsel, Kisworo Dwi Cahyono, menilai pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Kalsel masih gagap perihal penanganan bencana karhutla.
“Kalau musim hujan kebanjiran, musim kemarau karhutla. Ini adalah fenomena berulang,” kritik Kis, sapaan akrabnya, 21 September 2023.
Mengacu undang-undang tentang penanggulangan kebencanaan, pemerintah semestinya punya tahap-tahap penanganan. Mulai dari sebelum, sedang berlangsung dan sesudah.
Namun pemerintah masih kelimpungan untuk menentukan titik rawan, sebelum karhutla mulai muncul.
“Pemerintah terfokus di area sekitar bandara. Namun setiap tahun, kebakaran di sekitar bandara selalu terjadi. Artinya pemerintah belum mampu memperkecil dampak dari karhutla,” cecar Kisworo.
Untuk langkah antisipasi, pemerintah seharusnya sudah menginventarisir lahan-lahan rawan kebakaran sehingga upaya penanganan pun bisa terukur.
Di sisi lain, terjadi penindakan hukum yang hanya menimpa para petani kecil. Padahal dalam KUHP, penindakan hukum terhadap petani kecil mesti diberlakukan pengecualian. Terlebih metode tanam dengan membakar lahan diajarkan turun-temurun di masyarakat.
“Jangan sampai penangkapan petani kecil justru berdampak terhadap produksi pangan, lantaran mereka takut bertanam. Artinya pemerintah harus punya gagasan untuk mengadakan metode bertanam tanpa membakar," papar Kisworo.
“Selama pemerintah belum memberikan ide soal metode tanam tanpa bakar, sebaiknya jangan tangkap petani kecil,” sambungnya.
Walhi sendiri menganalisis bahwa luasan dampak karhutla tidak terlepas dari operasi perkebunan monokultur skala besar di Kalsel. Berdasarkan citra satelit sepanjang Agustus 2023, diduga sebanyak 182 titik api berada di dalam lahan konsesi milik perusahaan monokultur.
Ditemukan 101 titik api Banjar, kemudian Barito Kuala 10 titik, Balangan 7 titik, Tanah Laut 13 titik, Hulu Sungai Selatan 36 titik, Kotabaru 8 titik, Tabalong 3 titik, Tapin 3 titik dan Tanah Bumbu 1 titik.
“Sudah lama diketahui bahwa pascakarhutla, bermunculan tanaman kelapa sawit atau tanaman lain di lahan bekas terbakar. Banyak perusahaan yang membiarkan lahan mereka terbakar agar biaya operasional lebih kecil,” jelas Kisworo.
"Dengan demikian, pemerintah wajib melakukan pengawasan dan audit ketat terhadap korporasi-korporasi tanaman monokultur yang beroperasi. Juga mengontrol water management di area perkebunan milik perusahaan," sambungnya.
Setiap perusahaan juga diharuskan untuk mempunyai menara pandang yang berfungsi mengawasi api, memiliki sarana alat pemadam kebakaran, serta tenaga kerja khusus memadamkan api di lahan HGU.
"Seandainya parameter tersebut tidak diukur, tentu kebakaran sangat mudah terjadi lantaran kondisi lahan sangat kering. Perusahaan yang melakukan pembiaran atau melalaikan beberapa standar tersebut, seharusnya bisa diproses secara hukum,” cecar Kisworo.
"Sekarang apabola solusi-solusi atas permasalahan yang selalu berulang tak kunjung ditemukan, berarti pemerintah belum mampu memenuhi hak rakyat untuk mendapat lingkungan baik dan sehat, serta mewujudkan penindakan hukum yang berkeadilan," pungkasnya.
