bakabar.com, MARABAHAN – Masih menempati peringkat kelima dalam daftar jumlah penduduk miskin Kalimantan Selatan, Barito Kuala (Batola) menggenjot kinerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)
TKPKD dibentuk sejak 2009, tepatnya semenjak perilisan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2009, serta gabungan beberapa instansi.
Di antaranya Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, hingga Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
Dalam proses selanjutnya, terdapat beberapa kendala yang muncul. Kendala itu dipaparkan melalui Rapat Koordinasi TKPKD Batola di Aula Bahalap Marabahan, Kamis (15/8).
Koordinasi dihadiri Wakil Bupati Batola, Rahmadian Noor, sekaligus ketua TKPKD, serta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.
“Salah satunya adalah sinergitas program-program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan antar instansi,” papar Zulkifli Yadi Noor, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Batola.
“Kendala lain adalah fungsi TKPKD yang belum optimal mengkoordinir dan mengawasi program pembangunan pedesaan,” imbuhnya.
Berdasarkan data jumlah penduduk miskin yang dilansir Badan Pusat Statistik (BPS) hingga akhir 2018, Batola menempati peringkat kelima dengan 14.085 jiwa atau dengan persentase 4,56 persen.
Tapin menduduki peringkat teratas dengan hanya memiliki 6.979 jiwa penduduk miskin. Sebaliknya warga miskin di Banjarmasin mencapai 29.240 jiwa atau terbanyak dari 13 kabupaten/kota.
Namun dilihat dari data pengeluaran per hari, Batola menempati peringkat teratas dengan Rp297.199. Dari 13 kabupaten/kota, Banjarbaru menanggung pengeluaran terbanyak hingga Rp572.195.
Kemudian kalau dirinci per kecamatan di Batola berdasarkan perhitungan Basis Data Terpadu (BDT) yang dilakukan Kementerian Sosial melalui Dinas Sosial, Marabahan berada di posisi teratas.
Dengan total jumlah penduduk 24.128 jiwa, jumlah penduduk miskin di Marabahan mencapai 2.213 jiwa. Disusul Alalak, Anjir Pasar, Rantau Badauh dan Mandastana.
Selanjutnya Cerbon, Bakumpai, Wanaraya, Barambai, Tamban, Anjir Muara, Belawang, Kuripan, Mekarsari, Jejangkit, Tabukan dan Tabunganen.
Ternyata berdasarkan perhitungan BDT, jumlah penduduk miskin di Batola berjumlah 70.702 dari 347.548 jiwa atau dengan persentase 20,34 persen.
Perbedaan jumlah tersebut juga menjadi salah satu kendala optimalisasi TKPKD. Situasi tersebut juga berhubungan dengan efektivitas program bantuan sosial dari Pemerintah Pusat.
Mulai dari Program Indonesia Pintar, Jaminan Kesehatan Nasional, Keluarga Harapan, Bantuan Sosial Beras Sejahtera dan Bantuan Pangan Non Tunai.
“Andai mengacu data BDT, berarti masih banyak warga yang belum tersentuh bantuan maupun manfaat pembangunan,” tukas Rahmadi.
Sebaliknya kalau menggunakan acuan data BPS, terdapat kemungkinan bantuan belumtepat sasaran.
“Sekarang sembari meningkatkan kinerja TKPKD, menganalisis kebutuhan masyarakat miskin dan mengubah fokus bantuan, data-data masyarakat miskin tersebut perlu lebih dulu disinkronkan,” tegas Rahmadi.
“Kalau sudah tersinkronisasi, data kemiskinan tersebut dapat digunakan untuk mengeksekusi setiap program kerja,” tandasnya.
Reporter: Bastian Alkaf
Editor: Ahmad Zainal Muttaqin
