bakabar.com, TANJUNG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabalong, Kalimantan Selatan, terus mempercepat serapan anggaran APBD Tahun Anggaran 2025. Langkah ini dilakukan untuk memastikan tidak ada dana daerah yang mengendap di bank.
Bupati Tabalong H M Noor Rifani menegaskan jajarannya agar tidak menunda pelaksanaan pekerjaan fisik maupun belanja pemerintah daerah. Menurutnya, APBD harus menjadi penggerak utama roda ekonomi daerah.
“Dana daerah harus cepat diserap. Kalau pekerjaan dan belanja sudah selesai, segera dibayarkan sesuai kontrak,” tegas Fani, Rabu (22/10).
Ia juga menepis anggapan adanya dana mengendap di bank. Fani menjelaskan, seluruh dana daerah telah memiliki alur kas (cash flow) yang tersistematis sesuai kebutuhan penggunaan.
“Sebenarnya tidak ada uang nganggur. Dana yang ada di rekening itu sudah ada jadwal penggunaannya,” ujarnya.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tabalong, Husin Ansari, memaparkan posisi kas daerah hingga 22 Oktober 2025 mencapai Rp 1,75 triliun. Terdiri atas dana giro sebesar Rp 956,9 miliar dan deposito on call Rp 800 miliar.
Selain itu, Tabalong juga menerima penyaluran kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) tahun 2023 sebesar Rp 299,5 miliar, serta memiliki dana Treasury Deposit Facility (TDF) di Bank Indonesia sebesar Rp 170,3 miliar.
“Dana kurang bayar yang masuk RKUD itu belum dianggarkan dalam APBD 2025, jadi belum bisa dibelanjakan tahun ini,” jelas Husin.
Ia menambahkan, dana kas yang ada digunakan untuk membayar belanja operasi, belanja modal termasuk infrastruktur, hibah, bantuan sosial, bagi hasil ke desa, hingga pembayaran utang ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
“Informasi sebelumnya menyebut Tabalong punya dana APBD mengendap Rp 1,82 triliun. Faktanya, dana itu sudah punya peruntukan masing-masing,” tandasnya.
