bakabar.com, MARTAPURA – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIA Karang Intan melakukan penandatanganan pakta integritas untuk menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan, Rabu (10/2).
Komitmen bersama ini juga dilakukan bagi Satuan Kerja Pemasyarakatan yang ada di Kabupaten Banjar, yakni Lapas Perempuan Kelas IIA Martapura dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Martapura.
“Deklarasi janji kerja hari ini menjadi salah satu syarat dalam proses untuk mendapatkan predikat WBK WBBM. Kami berkomitmen memberikan pelayanan prima kepada masyarakat,” ujar Kepala Lapas (Kalapas) Narkotika Kelas IIA Karang Intan, Wahyu Susetyo.
Kegiatan yang berlangsung di halaman Lapas Karang Intan dihadiri Plh Kanwil Kemenkumham Kalsel, Teodorus Simarmata dan Ketua Ombudsman perwakilan Kalsel, Hadi Rahman.
Hadi dalam sambutannya menyebut dua komponen harus terpenuhi untuk mendapatkan predikat WBK, yakni komponen pengungkit dan hasil.
“Komponen tersebut nantinya akan menghasilkan layanan publik yang semakin baik dan mengurangi praktik maladministrasi ataupun korupsi, kolusi dan nepotisme,” sebut Hadi.
Ada lima pilar yang dapat diupayakan untuk menuju satuan kerja berpredikat WBK. Dia menyebutnya yaitu 3P+2I, yaitu product (produk yang dihasilkan dalam pelayanan), policy (kebijakan yang melingkupi produk), people (SDM yang berkualitas), infrastructure (sarana prasarana pendukung), serta innovation (inovasi dalam pengembangan pelayanan).
Sementara, Teodorus Simarmata menginstruksikan untuk segera melakukan internalisasi pada seluruh jajaran di satuan kerja dalam mewujudkan pembangunan zona integritas menuju predikat WBK 2021.
“Pencanangan ini tidak hanya seremoni belaka, banyak yang harus dilaksanakan. Ini baru tahap awal dan perlu kerja keras,” kata dia.
