Oleh: Kelompok III Pada Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan III di PUSLATBANG KDOD LAN RI Samarinda
SITUASI dan kondisi saat tengah memasuki perubahan pandemi ke endemi tentunya sangat besar mempengaruhi perilaku dan kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik. Hal tersebut dipengaruhi dari kondisi sosial ekonomi, budaya, dan kondisi geografis di setiap daerah.
Untuk menjawab hal tersebut tentunya seorang pemimpin diharapkan dapat memiliki etika dalam setiap kebijakan yang diambil, memiliki integritas untuk memberikan pelayanan secara konsisten, serta upaya nyata mewujudkan etika dan integritas dalam pelayanan publik sebagai wujud bela negara.
Pelayanan prima yang didambakan setiap lapisan masyarakat dapat terwujud dan membangun citra pemerintah yang semakin baik. Karena orientasi dari pelayanan publik adalah kepuasan masyarakat, masyarakat mendapatkan pelayanan sesuai dengan apa yang diharapkan atau bahkan melebihi dari harapan masyarakat.
Sebagai upaya menciptakan ASN yang berkelas dunia, peningkatan kompetensi aparatur mutlak dibutuhkan, hal ini sejalan dengan UU ASN dengan adanya ketentuan memberikan hak PNS untuk meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kompetensinya.
SDM aparatur yang berkualitas akan berpengaruh terhadap kualitas pelayanan kepada masyarakat, hal tersebut akan berdampak pada peningkatan nilai global competitiveness.
Dari itu Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini Kepala BPSDM, Iwan Kurniawan melakukan Penandatangan Kerja sama Pelatihan Struktural Kepemimpinan dengan 23 Lemdik Kementerian/Provinsi/Kota/Kabupaten di seluruh Indonesia. Kementerian Hukum Dan HAM saat ini memiliki 64.800 pegawai dan memiliki 867 Satuan Kerja yang tersebar di seluruh Indonesia.
Satuan Kerja ini tentunya memiliki Jabatan Struktural sesuai dengan kelas eselonisasi. Pada Tahun 2023 ini, tercatat 1.706 Pejabat Eselon IV yang belum mengikuti diklat Kepemimpinan dan 158 pejabat Eselon III.
Seperti yang katakan Kepala BPSDM Hukum dan HAM, Iwan Kurniawan mengatakan, bahwa perlu dilakukannya penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan dengan segera untuk mengejar kebutuhan pelatihan pada Pejabat Eselon IV dan Eselon III di Kementerian Hukum dan HAM.
Penyelenggaraan Pelatihan secara Blended diakui memang efektif untuk Pelatihan Diklat, namun untuk Penyelenggaran Pelatihan Kepemimpinan ini dirasa lebih efektif dilakukan secara Tatap Muka.
Sebanyak 1.864 Pejabat Struktural Eselon IV dan III nantinya akan disebar di 23 Lemdik Kementerian/Provinsi/Kota/Kabupaten di seluruh Indonesia untuk mengikuti Pelatihan Kepemimpinanan. Mulai dari 4 Agustus s/d 29 November 2023 BPSDM Hukum dan HAM bekerja sama Puslatbang KDOD LAN Samarinda untuk mengadakan pelatihan struktural kepemimpinan pengawas Angkatan III.
Dengan pelatihan ini diharapkan ASN yang lulus mampu mewujudkan nilai etika, integritas dan bela negara dalam kepemimpinan Pancasila sebagai satu kesatuan pondasi yang berorientasi dalam pelayanan publik.
============================================
Tulisan ini merupakan opini dari Kelompok III Pada Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan III di PUSLATBANG KDOD LAN RI Samarinda
