bakabar.com, BANJARBARU - Pendapatan negara di Kalimantan Selatan tercatat mengalami penurunan signifikan hingga 31 Agustus 2024. Kondisi ini dikhawatirkan membuat penerimaan negara gagal terpenuhi hingga akhir tahun.
Penurunan pendapatan terutama disebabkan anjloknya harga komoditas utama seperti batu bara dan minyak kelapa sawit. Padahal dua komoditas ini menjadi sektor andalan ekonomi Kalsel.
Dampak perlambatan ekonomi global dan ketidakstabilan harga pasar internasional turut memperburuk situasi.
Sementara beberapa solusi mulai dikaji untuk meningkatkan penerimaan negara, termasuk melalui diversifikasi ekonomi, optimalisasi pajak daerah, serta peningkatan investasi di sektor pariwisata dan industri kreatif.
"Kami menekankan kerja sama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam menghadapi tantangan ekonomi," papar Kepala Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kanwil Kalselteng, Kusumawardhani, Jumat (27/9).
"Tantangan utama yang dihadapi adalah adalah penurunan harga komoditas ekspor utama seperti batubara dan CPO yang memengaruhi penerimaan kepabeanan dan cukai, terutama di Kalsel," imbuhnya.
Adapuin target pendapatan Kalsel 2024 mencapai Rp15 triliun. Namun hingga pertengahan tahun baru mencapai 40 persen dari target tersebut. Tanpa intervensi yang tepat, pencapaian target dinilai sulit.
Di sisi lain, realisasi belanja Transfer ke Daerah (TKD) sampai 31 Agustus 2024 sudah sebesar Rp19,12 triliun atau sebesar 65,69 persen. Dibandingkan dengan 2023, pertumbuhan belanja TKD meningkat sebesar 34,96 persen.
Kenaikan tertinggi terlihat dari penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar 59,16 persen dan insentif fiskal sebesar 34,96 persen.
Kemudian terjadi kenaikan pagu insentif fiskal untuk Banjarmasin sebesar Rp5,79 miliar dan Banjarbaru Rp5,88 miliar. Sedangkan realisasi TKD tertinggi hingga Agustus 2024 dipegang Hulu Sungai Selatan (HSS) dengan 73,61 persen.
Berikut rincian kinerja TKD hingga 31 Agustus 2024:
1. Realisasi DBH Rp9,57 triliun (61,76 persen)
2. Realisasi DAU Rp6,05 triliun (71,00 persen)
3. Realisasi DAK Fisik Rp379,42 miliar (35,59 persen)
4. Realisasi DAK Nonfisik Rp1,69 triliun (70,75 persen)
5. Realisasi Insentif Fiskal Rp105,20 miliar (64,19 persen)
6. Realisasi Dana Desa Rp1,32 triliun (90,37 persen).
