bakabar.com, KOTABARU – Lama dinanti, dana kompensasi tambang Sebuku Group bakal segera dinikmati. Lantas, bagaimana kalangan pengusaha merespons ini?
Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menaruh harapan besar dana ini mampu membangkitkan sektor ekonomi daerah.
“Tentu saya sangat berharap kompensasi tambang Sebuku Group ratusan miliar berimbas positif langsung pada perekonomian masyarakat di Bumi Sa Ijaan,” ujar Awaludin, Ketua Hipmi Kotabaru, Senin (6/8) pagi.
Awaludin, Ketua Hipmi Kotabaru. Foto: Ist
Sejak 2010 silam, Pemerintah Kotabaru memperjuangkan dana kompensasi tambang dari Sebuku Grup. Dana itu kompensasi atas terbitnya izin usaha pertambangan batu bara di Pulau Laut.
Mulanya, dana kompensasi ini akan difokuskan untuk membangun jembatan penghubung Kotabaru-Tanah Bumbu. Namun, seiring bergantinya pucuk kepemimpinan, dialihkan untuk membangun sejumlah fasilitas publik di Kotabaru.
Menurut Awal, proyek pembangunan infrastruktur dapat terlaksana secara maksimal asal dengan sistem padat karya.
“Yang penting melibatkan warga lokal. Khususnya di wilayah izin usaha perusahaan,” ujarnya.
Dengan demikian, perekonomian warga Kotabaru dapat bergeliat di tengah situasi sulit akibat pandemi berkepanjangan.
“Seiring pengerjaan proyek kompensasi berimbas pada ekonomi warga kita saat ini yang makin susah, harapan kami demikian,” pungkasnya.
Dalam waktu dekat, dana kompensasi tambang Sebuku Group senilai Rp700 milar kabarnya akan mulai dicairkan.
Pencairan sebagai tindak lanjut dari nota kesepakatan yang diteken antara Sebuku Group bersama Pemkab Kotabaru, 9 Desember 2020 lalu.
Kedua belah pihak sepakat, dana akan dikucurkan untuk membangun sejumlah infrastruktur prioritas di Bumi Sa Ijaan. Di antaranya, sarana embung, penyelesaian rumah sakit di Stagen, dan lainnya.
Informasi dihimpun bakabar.com, sejauh ini pengerjaan proyek tersebut tinggal menunggu penandatanganan kontrak.
Hal itu setelah melalui tahapan perhitungan biaya oleh tim kompensasi, alias Dinas PUPR Kotabaru. Ketua DPRD Kotabaru, Syairi Mukhlis, sudah membenarkannya.
“Berdasarkan informasi ketua tim kompensasi, tahapannya tinggal menunggu tanda tangan kontrak saja,” ujar Syairi, kepada bakabar.com, akhir pekan kemarin.
Muhammad Arif, Wakil Ketua DPRD menaruh harapan agar penyelesaian pembangunan Kantor DPRD Kotabaru, dan perkantoran lainnya, juga masuk prioritas.
“Intinya, kami berharap perkantoran yang baru itu bisa dilanjutkan. Sebab, sudah menghabiskan dana daerah yang cukup besar,” tutur Arif.
