bakabar.com, BANJARBARU - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Ihwal tersebut disampaikan dalam Entry Meeting Gabungan terkait Pemeriksaan Interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2024 yang digelar secara daring, Senin (17/2).
"Kami bersama pemkab dan pemko siap merima koreksi, masukan serta rekomendasi dari BPK demi meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah," papar Plh Sekdaprov Kalsel, Muhammad Syarifuddin.
Dia bilang, setiap rupiah dalam APBD harus benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat. Pemeriksaan LKPD oleh BPK menjadi instrumen penting dalam mengawal tata kelola keuangan yang profesional dan bertanggung jawab.
“Kami berkomitmen menjalankan roda pemerintahan dengan prinsip integritas, transparansi, dan akuntabilitas," tuturnya.
Menurutnya, hasil evaluasi dan pemeriksaan ini harus dijadikan bahan refleksi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Pemprov Kalsel sendiri menyatakan kesiapan untuk terus bersinergi dengan BPK dalam menjaga tata kelola keuangan yang transparan.
Proses pemeriksaan ini tidak hanya memenuhi aspek kepatuhan, tetapi juga mampu mendorong efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya daerah.
Capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih secara beruntun juga menjadi tekad untuk dipertahankan.
"WTP bukan sekadar pencapaian administratif, tetapi bukti keseriusan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan negara," tegasnya.
Dalam kegiatan ini, turut hadir sejumlah kepala SKPD dari lingkup Pemprov Kalsel serta pemerintah kabupaten/kota se-Kalsel.
BPK juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga auditor negara dalam memastikan pengelolaan APBD yang efektif dan efisien.
"Mendapatkan WTP bukan berarti tak ada catatan. Masih ada ruang untuk perbaikan. Khususnya dalam pengawasan anggaran," sahut Adriyanto, Kepala BPK Perwakilan Kalsel.
"Tujuannya agar benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat," imbuhnya.
