bakabar.com, MARTAPURA - Ketua DPRD Banjar, HM Rofiqi mengusul kenaikan dana bantuan kepada partai politik (Parpol) naik dari Rp4 ribu menjadi Rp10 ribu per suara, atau naik 150 persen.
Usulan tersebut Rofiqi lontar secara spontan, ketika mendengar Pemkab Banjar memaparkan usulan dana Parpol naik 50 persen menjadi Rp6 ribu, dalam rapat Badan Anggaran Rancangan APBD 2023, di ruang Rapat Paripurna DPRD Banjar, Rabu (16/11) malam.
Kenaikan tersebut rupayanya diusulkan empat Parpol, karena sudah sejak 2009 belum ada kenaikan.
"Yang jadi pertanyaan, mengapa hanya empat Parpol saja yang mengusul, Gerindra bahka tidak ada bersurat. Jadi menurut saya, kenapa tidak 10 ribu saja (persuara)," ucap Rofiqi seperti menyindir.
Alasannya, lanjut Ketua Gerindra Banjar ini, agar Parpol bisa mandiri dan anggotanya tidak ada lagi yang bermain proyek.
"Jadi anggota partai ini tidak ada lagi cawe - cawe terhadap proyek atau cawe - cawe terhadap yang melanggar undang-undang," kata Rofiqi.
Menurut hematnya, dalam konsep negara demokrasi Parpol memang harus dibiayai negara, agar tidak lagi terjadi penyimpangan dari Parpol.
"Secara tidak langsung semua Parpol sekarang ini dibiayai negara, tetapi lewat underbow-nya," tandas Rofiqi.
Sementara, Sekda Banjar HM Hilman menanggapi usulan dana Parpol tersebut mengatakan bahwa Pemkab Banjar masih mengatakan usulan dana Parpol masih belum ditetapkan keputusannya karena masih dalam pembahasan.
Hilman menuturkan, berdasarkan pertimbangan yang wajar saat rapat dengar pendapat (RDP) beberapa waktu lalu, memang harus ada kenaikan dana Parpol.
"Waktu RDP Komisi I dengan Kesbangpol disepakati naik dari 4 ribu jadi 6 ribu. Penambahan 2 ribu tersebut dinilai tidak terlalu besar bagi APBD, karena penambahan yang diperlukan sekitar 400 juta," papar Hilman.
"Jika usulan bantuan Parpol itu jadi 10 ribu, maka berarti kita memerlukan tambahan sekitar 1,2 miliar. Kita harus lihat lagi dari nilai belanja, apakah mencukupi karena pendapatan kita sudah fix," pungkasnya.
