bakabar.com, BANJARBARU - Pemprov Kalsel berencana mengganti kendaraan dinas pegawai. Dari yang berbahan bakar minyak ke kendaraan listrik berbasis baterai.
Hal ini menyusul Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (EV) Sebagai Kendaraan Dinas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda).
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalsel, Ariadi Noor mengatakan, pengadaan kendaraan listrik untuk pegawai kemungkinan dimulai pada 2024
"Karena ini arahan dari pusat. Belanja kendaraan harus listrik," katanya, Selasa (20/6/2024).
Berapa kendaraan listrik yang akan dibeli? Ariadi menuturkan, ia belum mengetahui, lantaran Pergub tentang APBD belum terbit.
"Saat ini Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) masih disusun," akunya.
Ia mengungkap pengadaan motor listrik diwajibkan oleh pemerintah pusat. Sehingga, Pemprov Kalsel harus melaksanakan.
Lantas bagaimana dengan masyarakat sipil? Sejak 1 April 2023, pemerintah memberikan subsidi untuk pembeli mobil listrik berbasis baterai, melalui pemotongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 persen. Sehingga, PPN yang dibebankan konsumen hanya satu persen.
Kebijakan ini juga sudah diberlakukan di Banua. "Sudah dilaksanakan, karena sesuai regulasi pemerintah pusat," kata Kabid Pengelolaan Pendapatan pada Bapenda Kalsel, Riandy Hidayat baru tadi.
Ia menyampaikan, Pemprov Kalsel hanya menjalankan apa yang menjadi kebijakan pusat.
Subsidi sendiri tidak diberlakukan untuk semua produk mobil listrik. Melainkan hanya yang memiliki tingkat komponen dalam negeri (TKDN) lebih dari 40 persen.
Sampai saat ini, hanya dua produk mobil listrik yang dinyatakan sudah mencapai TKDN 40 persen ke atas. Yaitu Wuling Air ev dan Hyundai Ioniq 5.
