Nasional

Kembali Nahkodai Partai Gerindra, Prabowo Curhat Soal Jabatan Menhan

apahabar.com, BANJARMASIN – Prabowo Subianto kembali mendapat amanah menahkodai Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Itu setelah…

Featured-Image
Prabowo Subianto akan kembali memimpin Gerindra hingga lima tahun ke depan. Foto-Antara

bakabar.com, BANJARMASIN – Prabowo Subianto kembali mendapat amanah menahkodai Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).

Itu setelah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) se-Indonesia memberikan mandat dan memilih kembali Prabowo menjadi ketua umum dan pembina Partai berlambang kepala Garuda lewat Kongres Luar Biasa (KLB), Sabtu (8/8) di Hambalang, Bogor, Kabupaten Bandung.

Dalam pidatonya Prabowo mengatakan jika dirinya tetap diberikan amanah memimpin Partai Gerindra ia akan meminta semua kader partai bersama-sama membangun bangsa Indonesia.

“Jika kalian kembali memberikan amanah kepada saya, maka saya meminta kepada kalian untuk setia dan berjuang bersama-sama membantu pemerintahan di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo untuk membangun bangsa ini,” sebut Prabowo.

Pelaksanaan KLB secara virtual diikuti kader Gerindra se-Indonesia termasuk di Banjarmasin.

Dalam pidatonya, Prabowo menekankan bahwa dirinya sangat dihargai dan diberikan amanah oleh Presiden Jokowi sebagai Menteri Pertahanan (Menhan).

“Ini bukti kalau saya pribadi dan Partai Gerindra diapresiasi presiden. Apalagi kebijakan Menhan yang memegang anggaran terbesar setelah Menteri Pendidikan diserahkan penuh kepada Menhan,” jelasnya.

Prabowo bercerita jika selama ia menjabat sebagai Menhan selalu meminta petunjuk kepada Presiden untuk bisa mengambil kebijakan terutama membeli Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) TNI, namun oleh Presiden keputusan dan kebijakan itu dikembalikan ke Menhan untuk memutuskan.

“Biar Pak Menhan yang putuskan,” ujar Prabowo mengisahkan dirinya saat meminta petunjuk ke Presiden.

Apalagi menurut Prabowo selama ini Presiden Jokowi tidak pernah sama sekali memintanya untuk memenangkan perusahaan manapun agar menangani proyek di Kemenhan, ataupun memintanya membeli persenjataan dari negara mana.

“Sampai sekarang tidak pernah Presiden ataupun keluarganya, atau siapa pun orang dekat Presiden agar mengambil kesempatan. Apalagi instruksi pertama Presiden Jokowi waktu itu saat menunjuk menterinya adalah jangan korupsi dan itu ternyata beliau orangnya konsekuensi dengan hal tersebut,” jelasnya.

Editor: Fariz Fadhillah



Komentar
Banner
Banner