bakabar.com, KANDANGAN - Kedatangan 7 orang perwakilan kelompok Persatuan Sopir Kandangan (Pasokan) ke Kantor DPRD Hulu Sungai Selatan, disambut baik Ketua Komisi II Syafriansyah. Kedatangan mereka bertujuan menyampaikan aspirasi para sopir truk yang sulit mendapatkan jatah bahan bakar minyak (BBM) jenis solar.
Dalam pertemuan yang dipimpin Syafriansyahtersebut, hadir pula perwakilan anggota dewan dari komisi I dan III.
Perwakilan Kelompok Persatuan Sopir Kandangan (Pasokan), Juardi mengatakan, sopir selama ini terpaksa datang mengantri mulai tengah malam dan harus menunggu antrian panjang.
"Syukur jika bisa mendapat BBM, jika habis maka tidak akan mendapat hasil," keluh Juardi.
Juardi menambahkan, kelangkaan BBM jenis solar diperparah dengan SPBU yang nakal. Yakni menaikkan harga secara sepihak tidak sesuai harga yang ditetapkan pemerintah.
Habisnya solar di SPBU, kata Juardi, membuat para sopir terpaksa membeli di eceran yang harganya lebih mahal, ada yang Rp8.000, Rp8.300‎ hingga Rp9.000.
"Padahal harga di SPBU hanya Rp5.150, tapi (mereka) menjual dengan harga Rp6.500," ungkapnya.
“Kami meminta pada anggota DPRD HSS, kalau bisa sebuah SPBU 50 buah untuk umum, jadi 2 buah 100, kira-kira cukup, tidak banyak 50 liter saja se-unit, 50 liter kali 50 berarti 2500 liter saja satu SPBU,” harapnya.
Menanggapi keluhan tersebut, Ketua Komisi II DPRD HSS, Syafriansyah, mengatakan akan segera melakukan rapat dengan semua pihak terkait, termasuk perwakilan Pertamina.
"Selasa (30/7) kita jadwalkan dalam Banmus untuk menyelesaikan persoalan kelangkaan BBM baik solar maupun bensin," ujarnya.
Pihaknya, sambungnya, meminta d‎ijadwalkan pembahasan pada awal Agustus 2019 dan minta Pertamina perwakilan Kalimantan ikut hadir, sehingga bisa mengetahui kouta BBM untuk wilayah HSS.
Sementara itu, anggota Komisi III DPRD HSS, Muhlis Ridhani mengatakan, meminta ketegasan dan dukungan pihak pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan klasik ini.
Menurutnya, permasalahan kelangkaan solar maupun bensin ini dikarenakan BBM bersubsidi salah peruntukkan. Padahal, BBM bersubsidi diperuntukan bagi seluruh masyarakat bukan untuk oknum-oknum tertentu.
“Benar, Pertamina milik Balikpapan, tapi yang menikmati itu wajib penduduk HSS. Jadi tidak ada urusan, selama masyarakat kita dirugikan harus tegas saja,” pungkasnya.
Baca Juga: DPMPTSP HSS Gelar Pelatihan Service Excellence
Baca Juga: Diskominfo HSS Awasi BTS Tak Berizin
Baca Juga: Resmikan Musda Perhiptani, Wabup HSS Minta Eksistensi Pengurus
Reporter: Simah
Editor: Muhammad Bulkini
