bakabar.com, BANJARBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) berupaya keras kejar Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Seakan tak ada pilihan, cara ampunya, maka Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Kalsel harus dirubah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Bahkan, Sekdaprov Kalsel, Roy Rizali Anwar mengklaim jika tidak diubah jadi BLUD, maka pendapatan BPSDMD bisa turun.
Alasannya menurut Roy, pendapatan BPSDMD turun dikarenakan pengangkatan CPNS pada tahun ini ditiadakan.
“Jika ditiadakan, penggunaan kamar dan pelatihan bagi PNS di BPSDMD itu akan turun,” katanya.
Selama ini BPSDMD Kalsel digunakan oleh ASN di pemerintah provinsi hingga kabupaten/kota bahkan PNS kejaksaan. “Dengan itu potensi pendapatan BPSDMD cukup besar,” ujarnya.
Pihaknya mendorong BPSDMD menjadi BLUD sehingga mereka bisa meningkatkan bisnisnya dan PAD meningkat. “Efisiensi anggaran juga bisa dilakukan,” ungkapnya.
Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional pada BPSDMD Kalsel, Ahmad Bagiawan menimpali, jika jadi BLUD, maka pihaknya bisa menerima pelatihan kapan saja.
Menurutnya, jika masih belum menjadi BLUD, pelayanan yang dilaksanakan harus sesuai Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).
Padahal, ada banyak pelatihan yang bisa mereka laksanakan di luar RKA. Sehingga kalau jadi BLUD, PAD yang mereka kumpulkan pasti meningkat. “Jadi harus dimaksimalkan peluang ini,” timpalnya.
H Gia sapaan akrabnya menyampaikan, pihaknya hanya menggelar pelatihan untuk ASN. “Dan setiap tahun bisa mengumpulkan pendapatan sekira Rp27 miliar,” tutupnya.
Kendati demikian, tidak jelaskan seperti apa pengawasannya jika BPSDMD berubah jadi BLUD.
