bakabar.com, BANJARMASIN – Rencana kunjungan kerja (Kunker) DPRD Kalsel ke luar negeri kemungkinan besar akan segera terwujud. Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Selatan Syahdillah memastikan rencana studi komparasi itu sudah dapat restu dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian luar Negeri (Kemenlu).
“Kita baru saja datang dari kantor Kemenlu 14-16 Februari kemarin,” katanya, kamis (18/2).
Hasil dari konsultasi, kata dia, rencana kunker dinilai tak menyalahi aturan. Secara aturan hukum, perjalanan dinas keluar negeri sah-sah saja.
Kini, semuanya bergantung pada anggota dewan di masing-masing komisi, apakah ingin berangkat ke luar atau tidak.
“Berangkat ke mana pun boleh, tergantung pada kita-nya (anggota DPRD) kita hanya menanyakan aturan hukumnya, dan itu boleh,” sambung dia.
Sebagaimana kita ketahui, keanggotaan DPRD Kalsel berjumlah 55 orang. Terbagi dalam empat komisi. Komisi I Bidang Bencana, Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan yang juga membidangi Pertanian (termasuk Peternakan), Komisi III Bidang Pembangunan dan Infrastruktur, serta Komisi IV Bidang Kesejahteraan Masyarakat.
Syahdillah menyebut bahwa DPRD Kalsel dalam waktu dekat ini tidak mempunyai agenda lain selain berangkat ke luar negeri. Untuk mendatangi negara tujuan, masing-masing legislator harus mengantongi paspor diplomatik.
Membuat paspor itu, sambung dia, memerlukan waktu yang tidak sebentar. Daerah harus punya kerja sama yang baik dengan negara lain untuk mengajukan paspor tersebut. Yang juga menjadi permasalahan saat ini adalah DPRD Kalsel belum menetapkan negara mana saja yang akan dikunjungi.
Baca Juga:Kunker ke Luar Negeri, Anggota Dewan Akan Berangkat Bergantian
Untuk itu, pihaknya akan melihat lebih dulu negara mana saja yang sudah bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
Selain itu, Syahdillah juga mengatakan, wacana kunker belum tentu bisa dilaksanakan dalam waktu dekat. Ini mengingat ada beberapa syarat lainnya harus dipenuhi.
“Selain paspor diplomatik, provinsi (Pemerintah Daerah) juga harus punya hubungan kerja sama dengan luar negeri,” Ujarnya.
Adapun hasil konsultasi dengan Pusat Kerja Sama Luar Negeri Kemendagri sebelumnya, Kemendagri memberi sejumlah arahan.
Misalnya, jika ingin melakukan studi komparasi mengenai penanganan bencana kebakaran, maka harus ke "Negeri Sakura" Jepang.
Kalau penanganan bencana berupa gempa tektonik atau pergeseran lempengan bumi ke New Zealand. Sementara jika mengenai kepariwisataan ke Italia, penggemukan sapi ke Polandia, dan untuk bidang pemerintahan bisa ke London Inggris.
Di luar itu, selain DPRD Kalsel, disebutkan sudah ada beberapa DPRD provinsi lain yang sudah melaksanakan kunjungan kerja ke luar negeri. Seperti misalnya DPRD DKI Jakarta. Bahkan, wakil rakyat asal ibu kota negara itu melakukan kunker ke luar negeri tiga kali dalam setahun. Pun demikian dengan DPRD Provinsi Jawa Timur yang dua kali dalam setahun.
Memang sebelumnya, diakuinya anggota DPRD Kalsel juga pernah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri pada 2001. Namun kala itu keberangkatan tidak dibiayai oleh sekretariat DPRD Kalsel melainkan dari anggaran Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD).
Baca Juga:DPRD Kalsel Tunggu Arahan Kementerian Luar Negeri
Soal ini, Sekretariat Dewan DPRD Kalsel sudah siap memfasilitasi keberangkatan para anggota legislatif ke luar negeri. Rencananya sebanyak 55 legislator asal Kalsel akan melakukan kunker ke sejumlah negara tujuan. Ke mana tujuannya, pihak Setwan mengaku belum mengetahui.
Adapun, rencana keberangkatan para anggota legislatif Kalsel ke luar negeri ini sempat mengundang pro dan kontra. Di satu sisi, peningkatan kualitas kinerja bagi penyusunan peraturan menjadi alasan yang dinilai tepat untuk digunakan. Namun, di sisi lain anggaran keberangkatan yang mencapai Rp 3,5 miliar ini dinilai adalah pemborosan semata.
Dengan estimasi Rp65 juta tiap orangnya, anggaran yang digunakan akan bersumber dari kas daerah. Itu belum termasuk jasa penerjemah. Untuk staf atau penerjamah diperkirakan akan menghabiskan anggaran Rp40 juta tiap orangnya.
Ketua DPRD Kalsel Burhanuddin berujar, rencana kunjungan ke luar negeri itu guna studi kompirasi.
"Kan tidak salah atau mungkin ada baiknya kalau kita belajar pada negara-negara yang memungkinkan untuk kita contoh guna kemajuan Banua (daerah) kita," tutur politikus senior Golkar itu.
Burhanuddin belum tahu pasti, kapan dan ke negara mana tujuan studi komparasi tersebut. Hanya saja, studi komparasi ke luar negeri dilakukan sebelum para wakil rakyat mengakhiri masa periodesasi.
Pengamat politik Kalsel Muhammad Uhaib menilai kunker tersebut adalah suatu ironi di tengah Pemilu 2019 yang tinggal menghitung hari. Dosen Universitas Islam Kalimantan (Uniska) ini khawatir jika kunker tersebut menggerus kepercayaan masyarakat terhadap para calon wakil rakyat.
Uhaib turut menyayangkan rencana ini. Seharusnya, sebagai wakil rakyat sudah sepantasnya berpikir ke arah yang lebih substantif.
"Misal membuat Peraturan Daerah (Perda) yang baik dan diimplementasikan agar benar-benar bisa mewakili kepentingan publik," ujarnya dihubungi bakabar.com, Jumat (8/2).
Baca Juga:Pengamat: Kunker Rp 3,5 M Picu Golput
Reporter: Rizal Khalqi
Editor: Fariz Fadhillah
