bakabar.com, BANJARMASIN – Dapat dua catatan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam Rapat Paripurna Istimewa penyematan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Provinsi Kalsel, Wakil Ketua DPRD Kalsel, Muhammad Syaripuddin minta pemerintah jangan sering copy paste dokumen lama.
“Terkait dokumen Bappeda penyajian dokumen APBD atau RAPBD harus teliti,” ujar Syaripuddin ditemui, Jumat (19/6).
Bang Dhin -begitu Syaripuddin disapa- ingin dua catatan yang kali ini masuk dalam rekomendasi BPK RI itu tidak kembali tahun depan.
Dia mau pemerintah daerah lebih teliti lagi dalam pembuatan dokumen-dokumen tersebut.
Dalam Paripurna Istimewa yang digelar Kamis (18/6) kemarin, ada dua catatan yang disebutkan BPK RI. Pertama soal pengelolaan aset dan pengerjaan volume yang tidak masuk dalam catatan. Meski demikian, Kalsel tetap meraih WTP ke 7 kalinya.
Politisi PDI Perjuangan itu juga mengapresiasi kinerja Pemerintah Provinsi Kalsel yang mampu mempertahankan predikat itu selama 4 tahun pemerintahan Gubernur H Sahbirin Noor.
Editor: Muhammad Bulkini
