bakabar.com, BANJARBARU -Pemprov Kalsel (Dinas Kehutanan) menggelar rapat koordinasi pengawas rehab Daerah Aliran Sungai (DAS) di Aula Rimbawan I pada Kamis (13/6/2019).
Rapat tersebut bertujuan memantapkan kegiatan di lapangan untuk pengawasan Rehabilitasi DAS serta sinkronisasi persamaan persepsi dengan pengawas di lingkup UPT dan KPH.
Rapat koordinasi dipimpin langsung oleh Kadishut, Hanif Faisol Nurofiq didampingi Kabid PDAS-RHL Fathimatuzzahra. Dia menyatakan, pihaknya masih dalam rangka mendukung visi dan misi Gubernur yang diaplikasikan dalam kegiatan revolusi hijau.
"Dinas kehutanan melakukan serangkaian kegiatan salah satunya dengan melakukan penanaman atau rehabilitasi di lokasi daerah aliran sungai yang kritis di Kalsel," ujarnya.
Dia melanjutkan, untuk memaksimalkan hasil yang telah dilakukan serta monitoring yang intensif, maka dibentuk tim pengawas lapangan kegiatan rehab DAS yang melibatkan staf lingkup UPT dan KPH.
Kadishut memberikan beberapa poin penting kepada seluruh pengawas rehab DAS.Diantaranya, pengawas harus konsisten dalam pekerjaannya, memperhatikan kriteria bibit yang ditanam minimal 70cm-100cm up agar tumbuh tanaman bisa bersaing dengan tumbuhan sekitarnya.
"Dalam artian tidak dibenarkan IPPKH/vendor menanam bibit dibawah dari 70cm," tegasnya.
Kemudian, sambungnya, tetap melakukan koordinasi intensif antara pengawas dengan IPPKH/vendor serta melaporkan segala kegiatannya ke koordinator berupa laporan bulanan di tiap-tiap lokasi penetapan rehab DAS sehingga dapat ditindaklanjuti oleh kepala seksi PDAS, serta pengawas juga wajib mengingatkan untuk pemeliharaan.
Di akhir arahannya, Hanif berpesan, “Demi kesuksesan kegiatan penanaman dilokasi rehab DAS, pengawas serta koordinator tambah semangatnya dan jangan pernah kendor. Tetap komitmen untuk keberhasilan serta semoga semua yang telah dilakukan akan menjadi amal di akhirat kelak."
Di akhir rangkaian rapat Kabid PDAS-RHL, Aya sapaan akrabnya juga berpesan agar semua yang sudah diarahkan kadishut agar segera ditindaklanjuti.
"Terkait laporan wajib, dilaporkan ke Seksi PDAS," tambahnya.
Baca Juga: Hadiri Musrenbangnas, Dishut Kalsel Siap Capai Target Pembangunan Kehutanan
Baca Juga: Gubernur Kalsel Sebut Banjir di Tanbu Tidak Termasuk Daerah Usulan Calon Ibu Kota Baru
Reporter: Ahc06Editor: Muhammad Bulkini
