bakabar.com, JAKARTA – Asal muasal kepemilikan lahan Prabowo Subianto di Kalimantan Timur (Kaltim) mulai terkuak.
Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK mengakui terlibat dalam pemberian izin pembelian hak guna usaha (HGU) oleh Prabowo Subianto. HGU seluas 220 ribu hektare itu berada di Kalimantan Timur.
Hal ini terjadi pada 2004 lalu. Saat JK baru dua pekan menjabat sebagai wakil presiden di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Sedangkan, kala itu Prabowo sudah tak jadi tentara.
“Pak Prabowo memang memerintah tetapi sesuai dengan Undang-Undang, sesuai aturan, apa yang salah. Kebetulan waktu itu milikku itu,” kata JK dikutip dari Tempo, Selasa, 19 Februari 2019 .
JK mengatakan tanah tersebut merupakan aset kredit macet yang dikelola Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Kemudian dialihkelolakan oleh Bank Mandiri.
JK mengatakan saat itu tanah tersebut diminati oleh Prabowo dan pengusaha dari Singapura.
Saat itulah JK kemudian meminta Agus Marto, yang menjabat Direktur Utama Bank Mandiri, agar lebih memprioritaskan warga negara Indonesia.
“Kita tidak tahu detail (HGU) pokoknya mau ambil. Saya bilang ini ada bekas tentara yang mau jadi wirausaha. Saya kasih tahu pak Agus. ‘Pak Agus, kasih ini, tapi cash’ tapi tidak boleh ngutang,” turutnya dikutip dari Detikcom.
JK meminta agar pembelian HGU tanah itu dilakukan dengan uang tunai. JK mengatakan Prabowo harus mengeluarkan biaya sebesar US $ 150 juta.
“Ya dia pinjam dari mana saya tidak tahu, tetapi pokoknya membayar tunai. Dan, saya tidak meminta izin itu bukan uang tunai,” kata JK.
Terkait pembelihan HGU tanah itu akan diminta karena akan digunakan sebagai lokasi industri untuk ekspor.
“Tujuannya untuk ekspor, jadi kita dukung karena untuk ekspor. Dia punya itu otomatis saja,” kata JK.
Editor: Fariz Fadhillah
