News

Instruksi Mendagri! Kepala Daerah Diminta Aktifkan Satgas Pangan

apahabar.com, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta kepala daerah mengaktifkan Satgas Pangan. Upaya ini…

Featured-Image
Tim Satgas Pangan menggencarkan pencegahan permainan kartel bahan pangan di Banjar. Foto Ilustrasi: ANTARA/Asep Fathulrahman

bakabar.com, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta kepala daerah mengaktifkan Satgas Pangan.

Upaya ini penting untuk mengendalikan harga pangan di daerah sebagai dampak pandemi dan konflik global Ukraina-Rusia.

“Tolong rekan-rekan (kepala daerah) betul-betul aktifkan Satgas Pangan,” ucap Tito dilansir Republika, Minggu (19/6).

Ia mengatakan setiap daerah telah memiliki Satgas Pangan yang diketuai sekretaris daerah.

Sementara, kepala daerah berperan sebagai pembina dan penanggung jawab atas keberadaan Satgas Pangan tersebut.

Karenanya, Sekda setiap hari harus mengecek harga komoditas bahan pangan pokok sebagai kebutuhan mendasar bagi masyarakat.

Menurutnya, kemungkinan kenaikan harga bahan pokok diakibatkan oleh dua faktor, yakni kurangnya suplai atau macetnya distribusi.

Apabila kenaikan tersebut akibat suplainya kurang, maka Satgas Pangan harus mencari penyuplai untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Upaya ini dapat dilakukan melalui kerja sama dengan daerah lain.

Ia bilang ada beberapa daerah yang memenuhi kekurangan bahan pangannya dengan mengambil dari daerah lain yang produksinya melimpah.
Karena itu, daerah perlu menangkap peluang kerja sama tersebut dalam memenuhi berbagai kebutuhan bahan pangan.

“Nah ini tangkap segera penuhi suplai sehingga kebutuhan (bahan pangan) masyarakat cukup,” katanya.

Tito melanjutkan, upaya pengendalian harga pangan juga penting dilakukan dalam mengatasi kebutuhan minyak goreng.

Meski pemerintah pusat telah memiliki kebijakan untuk mengatasi persoalan tersebut, tetapi pemerintah daerah perlu turut bergerak dengan mengecek harga minyak goreng di pasaran.

“Yang bisa diatasi, atasi oleh kepala daerah, yang tak bisa diatasi oleh kepala daerah sampaikan kepada pemerintah pusat untuk bisa kita bantu,” pungkasnya.



Komentar
Banner
Banner