bakabar.com, BANJARMASIN - Tata kelola Asrama Mahasiswa Kalimantan Selatan (AMKS) di luar daerah menjadi sorotan Komisi IV DPRD Provinsi yang membidangi masalah pendidikan.
Berdasarkan kunjungan ke sejumlah asrama beberapa waktu lalu, rupanya banyak fasilitas yang sudah seharusnya diperbaiki namun tidak dilakukan karena minimnya perhatian dari pemerintah daerah.
Hal tersebut menjadi salah satu alasan digelarnya musyawarah bersama para stakeholder yang digagas Komisi IV dan juga DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kalimantan Selatan pada Senin, (26/10), di Kantor Perwakilan Kalimantan Selatan di Jakarta.
Tak hanya Persatuan Mahasiswa Kalimantan Selatan (PMKS) dan AMKS se-Indonesia, tetapi seluruh pemerintah daerah, baik provinsi maupun 13 kabupaten/kota.
"Kita tentu tidak ingin menjadikan bonus demografi yang segera kita hadapi menjadi sebuah bencana bila tidak mempersiapkan para calon-calon pemimpin Kalsel di masa akan datang," jelas anggota DPRD Kalsel, Lutfi.
Pertemuan itu menurutnya juga akan merumuskan kebijakan dalam pemberdayaan dan dukungan kepada mahasiswa yang merupakan Duta Pendidikan Banua.
Ia juga merincikan sejumlah hal yang menjadi fokus utama dalam pembahasan. Seperti pentingnya kejelasan hubungan kerja antara PMKS dan AMKS dan tata kelola AMKS yang memerlukan banyak perbaikan.
Kemudian, koordinasi dan harmonisasi pembinaan PMKS antara pemerintah provinsi dan pemerintah 13 kabupaten/kota, serta peningkatan sarana dan prasarana asrama, maupun pembinaan dan peningkatan fungsi PMKS sebagai Duta Pendidikan, Seni, Budaya dan Pariwisata.
"Kita juga akan mengumpulkan berbagai bahan dan keterangan serta masukan terkait rencana pembentukan Raperda tentang Penguatan Fasilitasi Perguruan Tinggi dan Kemahasiswaan Kalsel," pungkas politikus Partai Gerindra itu.
