bakabar.com, BANJARMASIN - Pemilihan Kalimantan sebagai ibu kota negara memang bukan hal baru. Sebagaimana diketahui, pada sekitar 1950-an, Presiden Pertama Indonesia, Sukarno sempat mewacanakan ibu kota negara pindah ke Kalimantan, tepatnya di Palangkaraya.
Kedatangan tokoh pencetus kemerdekaan yang akrab disapa Bung Karno, ke Palangkaraya disambut langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah pertama, Tjilik Riwut. Pertemuan dua tokoh nasional itu disebut-sebut membicarakan tentang pemindahan ibu kota negara.
Pertimbangan ini bukan mimpi semata, seorang pakar tata kota, Wijanarka, sempat menuangkannya dalam sebuah tulisan di buku berjudul Sukarno dan Desain Rencana Ibu Kota RI di Palangkaraya. Guruh Sukarno Putra, dalam buku tersebut, menyebut sang ayah pernah mendiskusikan tentang Palangkaraya menjadi ibu kota Negara.
"Bung Karno sudah menjelaskan (pemindahan ibu kota) dari sisi geografis, karena beliau sudah mempelajarinya saat itu," ungkap Kepala Bidang Pelayanan Informasi dan Kerjasama Perpustakaan Proklamator Bung Karno Kota Blitar, Agus Sutoyo di sela Internalisasi Pemikiran Proklamator Bung Karno dan Sosialisasi perpustakaan di Hotel Roditha, Kalsel, Selasa tadi siang.
Kepala Bidang Pelayanan Informasi dan Kerjasama Perpustakaan Proklamator Bung Karno Kota Blitar, Agus Sutoyo. Foto-bakabar.com/Musnita Sari
Bung Karno, kata Agus, memiliki proyeksi bahwa Indonesia ke depan akan lebih maju apabila berada di posisi tengah. Pulau Kalimantan yang memenuhi posisi itu, dapat menjadikan Indonesia lebih menyatu.
Prediksi Bung Karno tidak betul-betul meleset. Selain wacana pemindahan ibu kota, pada masa itu Jakarta juga digambarkan akan menjadi civic center atau pusat kegiatan warga, yaitu adanya Istana Negara, Museum dan Galeri Nasional, serta satu pusat peradaban.
"Sekarang terjawab, pusat peradaban itu adalah perpustakaan nasional yang ada di kawasan Monas. Gedung perpustakaan tertinggi di dunia yang memiliki 24 lantai," sebut Agus.
Relevansi pemikiran Bung Karno dengan konsep yang dijalankan pemerintah saat ini tentunya menimbulkan banyak pertanyaan. Mengingat pemerintahan Joko Widodo yang didukung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), di mana sebagian besar diisi keturunan dari Bung Besar, sebutan lain untuk Sukarno.
Foto-Infografis
Hal tersebut ditampik oleh Agus, secara tegas ia mengatakan pemikiran ini sudah disampaikan jauh sebelum era kepemimpinan mantan Gubernur DKI Jakarta dan Wali kota Solo itu.
"Bukan karena pemerintahan Jokowi dari PDIP, jadi tidak ada kaitan dengan partai siapapun presidennya. Perkembangan sekarang ini tentu adalah kewenangan dari presiden dan timnya untuk memindahkan ke Kaltim," tegasnya.
Terlepas dari persoalan politik, sejarah memang tidak boleh dilupakan. Indonesia pun besar karena berangkat dari sejarah. "Jangan sekali-kali melupakan sejarah (Jas Merah), pemikiran Bung Karno penting sampai generasi kapan pun Indonesia bisa berdiri," pesannya.
Baca Juga: Wakil Ketua DPRD Sedih Kalsel Tak Jadi Ibu Kota
Baca Juga: Kaltim Jadi Ibu Kota, Kukar Minta Jalan Trans Kalimantan Diperbaiki
Baca Juga: Penajam Jadi Ibu Kota, Bendungan Sepaku Mulai Dikerjakan 2020
Baca Juga: Wapres: Pemindahan Ibu Kota Indonesia Berbeda dengan Malaysia
Baca Juga: Bang Dhin: Pemindahan Ibu Kota ke Kaltim Bagus untuk Tanah Bumbu
Reporter: Musnita SariEditor: Fariz Fadhillah
