bakabar.com, JAKARTA - Sebelum pandemi Covid-19, sektor usaha UMKM konvensional mengharuskan pelaku usaha untuk memiliki tempat usaha untuk memasarkan produknya. Sejak pandemi melanda, pola tersebut mengalami pergeseran seiring dengan pembatasan mobilitas.
Wakil Ketua Umum BPP HIPMI, Akbar Himawan Buchari menerangkan ke depan pelaku usaha berbasis UMKM perlu adaptif dengan ekonomi digital. Sebab, saat ini ekonomi digital saat ini dinilainya memiliki pasar yang besar di Indonesia.
"Pertumbuhan ekonomi saat ini 5,44 persen itu kontribusi UMKM 61 persen. Karena itu, ini tantangan yang harus kita jadikan peluang. Untuk kita bisa menjadi pelaku pertumbuhan ekonomi Indonesia ayo ambil peluang," katanya dalam HIPMI Talks di Auditorium Pusgiwa Universitas Indonesia, Selasa (28/7).
Dia mendorong agar masyarakat Indonesia, khususnya mahasiswa dapat memulai menjadi seorang pengusaha walau dimulai dengan lingkup kecil. Dengan seorang pengusaha, ia akan dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang membutuhkan.
Selain itu, kata Akbar, pengusaha memberikan pemasukan ekonomi bagi negara melalui pajak yang dibayarkan pengusaha PPn, PPh, dan PPh Badan.
"Setiap satu usaha yang lahir ada saham negara sebesar 33 persen di dalamnya," katanya pria yang saat ini mencalonkan sebagai Ketua Umum BPP HIPMI.
Besarnya kontribusi sektor usaha bagi pertumbuhan ekonomi, pihaknya mendorong masyarakat agar memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Adapun saat ini pendaftaran NIB dapat dilakukan secara online.
Salah program pemerintah pusat yang melibatkan Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Investasi, dan Kementerian BUMN memberikan kemudahan akses permodalan.
Setiap pelaku usaha yang memiliki NIB akan diprioritaskan diberikan kemudahan permodalan dengan melibatkan Bank Himbara. Melalui akses permodalan tersebut, pelaku usaha dibebankankan bunga sebesar 3 persen dengan subsidi dari dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
"Ini yang informasinya belum terdistribusi dengan baik. Melalui HIPMI akan kita akselerasi lagi agar memberikan nilai tambah bagi pelaku usaha," katanya.
Selain menambah keberadaan pengusaha baru, HIPMI sektor usaha yang pengelolaan bisnis dan keuangan selama ini dilakukan secara konvensional dapat dirapikan dengan memanfaatkan teknologi digital.
Terlebih Presiden Joko Widodo menerangkan ke depan Indonesia berpotensi menghadapi krisis pangan. Sektor pangan tersebut, menurut Akbar selain menjadi tantangan dapat menjadi peluang besar bagi sektor usaha dalam menghadapi krisis pangan.
"HIPMI mendorong untuk bisa mendapatkan akses lahan, permodalan, perizinannya agar Indonesia bisa mencapai swasembada pangan dan kedaulatan pangan," tutupnya.
