bakabar.com, BANJARMASIN – Gubernur Muhidin mengungkapkan hasil asesmen pejabat eselon II dan III di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang dilaksanakan Dinas Psikologi TNI Angkatan Udara (Dispsiau), belum lama ini. Hanya sedikit dari puluhan pejabat tersebut yang meraih nilai optimal.
Di level pejabat eselon II, dari 46 peserta asesmen hanya 3 pejabat yang meraih nilai optimal. Sisanya, 19 pejabat hasilnya cukup optimal dan 24 pejabat kurang optimal.
Sedangkan di tingkat eselon III, dari 34 peserta yang mencapai nilai optimal 19 pejabat, cukup optimal 9 pejabat dan kurang optimal 6 pejabat.
Muhidin menyadari pelaksanaan asesmen ini menjadi pembicaraan di kalangan pejabat Pemprov Kalsel. Namun, dia menekankan kepada seluruh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar tetap bekerja dengan baik dan tidak perlu waswas setelah mengikuti asesmen.
“Sementara kan kita telah melakukan asesmen kepada seluruh SKPD yang ada, itu sudah ada ribut yang artinya akan ada yang dinon-jobkah, akan digeser,” ujar Gubernur seusai memimpin Rapat Koordinasi di lingkungan pemprov di eks kantor Gubernur Kalsel di Banjarmasin, Jumat (31/1/2025).
Muhidin meminta para pejabatnya tidak perlu terlalu memikirkan hal tersebut. ‘’Tidak perlu waswas, tetap bekerja dengan baik,’’ ujarnya, seraya menambahkan akan melakukan evaluasi selama enam bulan ke depan.
“Meski demikian, pertama saya ingin menggulir (rolling) dulu, sesuai dengan kemampuan keahlian dan penempatannya di mana. Sedangkan jabatan yang kosong akan dilelang. Ini saya lihat dulu kerjanya dalam enam bulan, dievaluasi,” ujarnya, yang dikutip dari Media Center Pemprov Kalsel.
Pada rapat koordinasi tersebut, Gubernur Kalsel juga memberikan pengarahan berbagai hal yang menunjang pembangunan daerah, di antaranya penghematan penggunaan anggaran, terkait e-katalog, penyaluran hibah, tenaga non-ASN, hingga rencana konsultasi dengan KPK.
Rapat koordinasi ini, diikuti Plt Sekretaris Daerah Kalsel Muhammad Syarifuddin, Staf Khusus Gubernur Muhammad Amin, dan seluruh kepala SKPD di lingkungan Pemprov Kalsel.
Rapat diawali dengan penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas.(*)