bakabar.com, MARTAPURA – H-9 masa pencoblosan, Bawaslu Kabupaten Banjar menggandeng tokoh masyarakat dan ormas berpartisipasi mengawasi Pilkada.
Bawaslu Banjar menggelar rapat koordinasi pengawasan partisifatif dengan tema “Peningkatan Pengawasan Masyarakat dalam Menciptakan Pilkada yang Jujur dan Adil” di Fave Hotel Banjarbaru, Senin (30/11).
"Bawaslu tidak bisa bekerja sendiri, harus ada pendampingan dari polisi, kejaksaan, TNI, juga termasuk tokoh agama dan masyarakat,” ujar Komisioner Bawaslu Kalsel, Iwan Setiawan saat sambutan.
Iwan menjelaskan pentingnya pengawasan partisipatif dari tokoh masyarakat, ada kalanya masyarakat itu lebih mendengari tokoh ketimbang petugas.
Ia mencontohkan money politic, yang sering masyarakat pebih mematuhi arahan para tokoh.
“Ketika Bawaslu mengatakan jangan menerima politik uang, masyarakat bisa saja tidak peduli. Tapi ketika imbauan itu datang dari para tokoh agama atau masyarakat, mereka mau menuruti,” jelas eks Ketua Bawaslu Kalsel ini.
Lebih lanjut Iwan memaparkan, dalam penindakan pelanggalaran Pilkada juga memerlukan partisipasi masyarakat.
“Terkadang, kami di Bawaslu tidak bisa memperoses, karena masyarakat yang diam. Padahal kita perlu pembuktian saksi misalnya,” tandasnya.
Sementara, Ketua Bawaslu Banjar, Fajeri Tamzidillah mengatakan kesuksesan Pilkada adalah tanggungjawab bersama termasuk seluruh lapisan masyarakat.
“Kita berharap, melalui kegiatan ini semua masyarakat berperan aktif pencoblosan di TPS tanggal 9 nanti, kemudian pada prosesnya baik itu penghitungan hingga rekapitulasi agar kita jaga sama-sama,” pungkas Fajeri.
Komisioner Bawaslu Banjar, Hairul Falah menambahkan, masyarakat diharapkan berpartisipasi dalam pencegahan dan pengawasan kerawanan Pilkada, seperti hoaks, isu SARA, dan politik uang.
Pada kegiatan ini yang diundang tokoh masyarakat di Kabupaten dan kecamatan, organisasi Nahdlatul Ulama (NU) Banjar, Muhammadiyah, alumni Sekolah Kader Pengawas Pemilu (KSPP) yang dikader Bawaslu RI serta stakeholder.
