bakabar.com, BARABAI – Menyikapi perubahan musim kemarau yang terjadi di beberapa daerah di Kalsel, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Hulu Sungai Tengah (HST) mendukung penuh kegiatan siaga bencana daerah.
Banyaknya lahan maupun hutan yang rawan terjadi kebakaran, Pemerintah Kabupaten HST diharapkan membuka Posko Siaga Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di beberapa titik.
Hal tersebut disampaikan Sekda HST, HA Tamzil pada rapat pembentukan posko Siaga 2019 di Aula Sekretariat Daerah, Senin (22/7/2019).
Pada kesempatan tersebut, atas nama pemerintah daerah sekaligus pemimpin rapat, HA Tamzil sangat mendukung penuh kegiatan siaga bencana dan pembentukan posko siaga bencana. Ia mengharapkan agar semua elemen berhati-hati dan siaga.
“Karena sudah memasuki musim kemarau, ada kemungkinan timbul berbagai bencana alam terutama kebakaran rumah dan kebakaran lahan bahkan kekurangan air bersih,” kata Tamzil.
Harapan Tamzil, masalah Karhutla di HST menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah melalui BPBD, instansi terkait, TNI/Polri, para Camat, Pambakal, Balakar, Tagana, PMI, Kwarcab Pramuka dan masyarakat.
Di sisi lain, Tamzil mengharapkan agar Pemerintah Provinsi Kalsel maupun Pusat bisa menambah bantuan operasional dana untuk Karhutla agar pencegahan bisa dimaksimalkan.
Kepala BPBD HST, Budi Haryanto mengatakan berdasarkan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, Stasiun Klimatologi kelas 1 Banjarbaru, HST memiliki 3 Zom (zona musim).
Zom itu yakni, Zona 273 untuk wilayah Batu Benawa Bagian Selatan, Haruyan. Zona 274 wilayah Labuan Amas Utara (LAS), Barabai, Batang Alai Selatan(BAS), Pandawan dan Pantai Hambawang. Sedangkan zona 275 meliputi Batang Alai Utara (Batara), Limpasu, Hantakan Batu Benawa bagian utara dan BAS bagian timur.
“Musim kemarau ini sudah dari Juni namun semakin moderat pada awal Juli. Adapun puncaknya pada Agustus sampai September ini,” kata Budi.
TNI Polri menyosialisasikan pencegahan Karhutla 2019 di Desa Awang Kecamatan Batara. Foto-Humas Kodim 1002 Barabai
Ditekankan Budi, pihaknya lebih mengutamakan pencegahan. Tidak hanya itu, pihaknya juga siaga untuk penanggulangan dengan melibatkan partisipasi semua pihak sesuai kapasitas masing-masing.
“Dengan itu perlu pendekatan kesejahteraan sosial budaya dan pelestarian lingkungan. Sedangkan langkah akhir yakni jalur hukum,” kata Budi.
Dengan demikian, Pemerintah berusaha merubah mindset masyarakat untuk cinta dan memelihara hutan bersama-sama. Untuk itu, diperlukan sinergitas dan sinkronisasi seluruh kebijakan program yang ada.
Menyikapi kondisi itu, TNI dan Polri sudah melakukan pendekatan dengan masyarakat agar kompak mencegah terjadinya Karhutla.
TNI dan Polri pun mensosialisasikan kepada warga masyarakat tentang larangan dan sanksi hukum bagi yang sengaja membakar hutan dan lahan akan didenda 10 Milyar hingga kurungan/penjara 12 Tahun.
Pasukan yang tergabung dari Anggota Polsek Batara dan Koramil 1002 Ilung yang dipimpin Serda Siswanto didampingi Personel Brigade Manggala Agni melaksanakan patroli gabungan terpadu pencegahan Karhutla, Sabtu (20/7) lalu.
Patroli itu dilaksanakan di Desa Awang dan Desa Haur Gading, Batara.
“Di Desa Awang dan Haur Gading ini sangat rentan terjadinya Karhutla. Karena kedua desa itu saling bersebelahan dan mempunyai hamparan semak belukar yang luas dan di musim panas ini hamparan semak belukar ada yang masih terlihat hijau dan sebagai lagi sudah mengering karena kekurangan air,” terang Siswanto.
Baca Juga: Tanbu Masuk Daerah Rawan Karhutla, Ini Pesan Rooswandi Salem
Baca Juga: Bupati Kobar Ajak Semua Eleman Tangani Karhutla
Reporter: HN LazuardiEditor: Muhammad Bulkini
