bakabar.com, BANJARBARU – Salah satu kebijakan Bank Indonesia (BI) dalam pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19, mendorong para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menuju digitalisasi.
Hal ini disampaikan Dadi Esa Cipta, Ekonom Ahli Kelompok Perumusan KEKDA Wilayah dan Provinsi BI Kalsel, dalam kegiatan Refreshment Wartawan BI Kalsel di Grand Dafam Q Hotel Banjarbaru, Sabtu (4/12).
“Jadi bagaimana kita mendorong ekonomo keuangan digital lebih berkembang lagi untuk membantu UMKM, sebab di masa pandemi ini yang paling terdampak adalah UMKM,” ujar Dadi kepada wartawan usai membuka kegiatan.
Kebijakan yang pro UMKM ini sangat tepat guna percepatan pemulihan ekonomi. Hal ini mengingat besarnya jumlah UMKM yang ada di Indonesia dan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.
Data Kemenkop UKM mencatat, sebelum terjadinya pandemi Covid-19, jumlah unit usaha terbesar di Indonesia adalah UMKM mencapai 99,99 persen dengan total 64,2 juta unit usaha. Sedangkan usaha besar hanya 0,01 persen dengan jumlah 5,550 unit usaha.
Dari segi penyerapan tenaga kerja, UMKM telah menyerap 97 persen dengan total 116,98 juta tenaga kerja. Adapun usaha besar menyetap 2,95 persen dengan total 3,62 juta tenaga kerja.
Begitu juga dalam hal kontribusi pertumbuhan ekonomi nasional, UMKM mencatkan 61,1 persen pertumbuhan domistik bruto (PDB) dengan 8.573,9 triliun. Adapun usaha besar 38,9 persen PDB dengan total 5.464,7 triliun.
“Tapi dengan adanya Covid-19 omzet penjualan mereka (pelaku UMKM) turun drastis. Mereka juga kesulitan mencari bahan baku. Makanya kita dengan berbagai kebijakan membantu UMKM dengan harapan supaya pemasarannya bukan lagi hanya lokal tapi nasional sampai ekspor,” terangnya.
Lantas bagaimana kondisi UMKM setelah adanya pandemi Covid-19? Dari hasil survei yang dilakukan Bank Indonesia, 12,5 UMKM tidak terdampak negatif karena pandemi.
Bahkan 27,6 persen UMKM malah menunjukkan peningkatan di masa pandemi.
Sebab, mereka yang tidak terdampak dan bahkan mengalami peningkatan, telah melakukan berbagai strategi guna meminimalisir dampak negatif pandemi dimana 64,6 persen dari mereka menggunakan strategi penjualan online.
Di luar itu, UMKM lebih banyak yang terdampak negatif dari pandemi Covid-19.
Ada empat program digitalisasi UMKM dari Bank Indonesia. Yang pertama e-Farming, yaitu pemanfaatan teknologi digital pada pertanian berupa alat sensor tanah dan cuaca, sehingga dapat meningkatkan kapasitas produksi dan efesiensi biaya dan perluasan pasar.
Alat ini akan melaporkan kondisi tanah dan cuaca terbaru secara akurat sehingga petani dapat mengetahui keadaan dan kebutuhan serta tindakan yang harus dilakukan pada lahan dan tanaman.
“Digital Farming saat ini kita aplikasikan di Barito Kuala dan Tanah Bumbu,” ujar Aditya Wiratama Putra, Analis Yunior Fungsi Pelaksanaan dan Pengembangan UMKM, Keuangan Inklusi dan Syariah BI Kalsel, saat menyampaikan materi Kebijakan Bank Indonesia Dalam Pengembangan UMKM Digital.
Program kedua adalah e-Commerce atau toko online di berbagai saluran pemasaran digital, dengan kegiatan menambah kecakapan berdigital, mindset, digital marketing, digital operasional dan sebagainya, termasuk perluasan pasar digital ekspor.
Perogram ketiga e-Financing Support, yaitu aplikasi SI APIK untuk UMKM penyusunan laporan keuangan sebagai referensi bank dalam menganalisis kelayakan pembiayaan UMKM.
Program keempat d-Payment yaitu QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) UMKM sebagai sarana pembayaran digital untuk memudahkan transaksi UMKM sebagai enty point ke dalam ekosistem ekonomi dan keuangan digital.
“Kita berharap dengan banyaknya pelaku UMKM yang sudah digitalisasi pasti (hasilnya) akan meningkat,” tandas Aditya Wiratama.
