Bisnis

Ekspos di Kapal Pinisi, OJK Nilai Kinerja Keuangan Kalsel 2025 Tumbuh Positif

Dengan latar Sungai Barito dan semilir angin sore, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) memaparkan kinerja sektor jasa keuangan di

Featured-Image
Kepala OJK Kalsel, Agus Maiyo (pegang mic) memaparkan kinerja sektor keuangan Banua 2025 tumbuh positif. Foto-bakabar.com/ahmad zainal muttaqin

bakabar.com, BANJARMASIN - Dengan latar Sungai Barito dan semilir angin sore, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) memaparkan kinerja sektor jasa keuangan di Banua yang tetap stabil dan positif sepanjang 2025. Ekspos ini digelar unik, di atas Kapal Pinisi Barito River Cruise, Kamis (30/10) petang.

Kepala OJK Kalsel Agus Maiyo menyampaikan, hal itu ditunjukkan dengan kinerja intermediasi perbankan di Banua menunjukkan tren yang menggembirakan. Hingga September 2025, total aset perbankan tumbuh 12,40% (yoy) menjadi Rp110,39 triliun. Dana Pihak Ketiga (DPK) naik 12,37%, sementara penyaluran kredit ikut menguat 9,19%.

“Kredit investasi menjadi pendorong utama dengan pertumbuhan 24,93% atau Rp23,06 triliun. Penyaluran terbesar masih di Kota Banjarmasin, yakni 65,48% atau Rp53,66 triliun,” ujar Agus.

Ia menambahkan, profil risiko perbankan tetap terjaga dengan NPL net 1,24% dan LDR 82,79%.

“Perbankan syariah juga tumbuh solid. Aset, DPK, dan pembiayaan masing-masing meningkat 10,22%, 1,00%, dan 11,28%. FDR tercatat 96,33% dengan NPF net hanya 0,73%,” lanjutnya.

Sektor rumah tangga masih menjadi penyumbang utama penyaluran kredit (37,55%), disusul pertanian (19,46%) dan perdagangan besar dan eceran (15,20%).

Agus juga mengungkapkan, sektor pasar modal di Kalsel terus menunjukkan geliat positif. Per Agustus 2025, nilai kepemilikan saham investor asal Kalsel naik 33,42% yoy menjadi Rp114,14 triliun, menempati posisi kedua tertinggi di Kalimantan.

“Nilai transaksi saham mencapai Rp1,57 triliun atau naik 72,25% yoy, sementara jumlah investor (SID) tumbuh 23,49%,” jelasnya.

Sementara itu, sektor lembaga pembiayaan juga mencatat perkembangan positif. Pergadaian swasta menyalurkan pinjaman Rp912 miliar (naik 61,59% yoy per Mei 2025). Fintech lending (LPBBTI) membukukan outstanding pinjaman Rp958 miliar dengan 336.953 akun peminjam dan TWP90 hanya 2%. Perusahaan pembiayaan sedikit terkontraksi 1,05% yoy menjadi Rp11,9 triliun, namun risiko tetap terjaga dengan NPF 2,12%. Modal ventura menyalurkan Rp100,9 miliar, tumbuh 13,86% yoy dengan NPF 1,82%.

Di luar mengawasi kinerja keuangan, OJK Kalsel juga aktif mengedukasi masyarakat di Banua. Hingga 25 Oktober 2025, sebanyak 78 kegiatan edukasi keuangan telah digelar di seluruh kabupaten/kota dengan total peserta 17.874 orang dari berbagai kalangan; pelajar, mahasiswa, ASN, dan masyarakat umum.

Dalam rangka Bulan Inklusi Keuangan 2025, OJK Kalsel berkolaborasi dengan pemerintah daerah, asosiasi, dan perguruan tinggi dalam 9 kegiatan yang bertujuan memperluas akses keuangan.

Program TPAKD Kalsel pun berkontribusi signifikan, di antaranya membuka 37.543 rekening SimPel dan menyalurkan Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR) senilai Rp4,35 miliar kepada 560 debitur.

Kota Banjarmasin bahkan meraih TPAKD Award 2025 berkat inovasi program “Sampah Jadi Tabungan Emas” dan UMARA (UMKM Maju dan Sejahtera).

Dari sisi layanan konsumen, OJK Kalsel menerima 13.769 permintaan SLIK dan 516 pengaduan melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK). Pengaduan terbanyak terkait SLIK, penagihan, dan fraud eksternal, dengan pelaku usaha paling sering diadukan yakni bank umum konvensional, penyelenggara pinjaman daring, dan perusahaan pembiayaan.

Sebagai bagian dari penguatan ekonomi daerah, OJK Kalsel juga memfasilitasi penandatanganan Komitmen Bersama Program Budi Daya Padi Apung antara Pemkab Banjar, Dinas Pertanian, BULOG, BPR Martapura Banjar Sejahtera, BPJS Ketenagakerjaan, dan kelompok tani Suka Maju.

Program yang diluncurkan pada 14 Oktober 2025 itu diharapkan menjadi inovasi pertanian berkelanjutan yang meningkatkan kesejahteraan petani serta memperkuat ketahanan pangan daerah.

Editor


Komentar
Banner
Banner