bakabar.com, BANJARMASIN – Kebijakan pemerintah melarang kegiatan ekspor batu bara di awal tahun ini mendapat sorotan.
Pemerhati lingkungan di Kalsel, Berry Nahdian Furqan, menilai selama ini ada masalah dalam kebijakan energi nasional.
Dia memandang pengaturan pemenuhan energi dalam negeri tidak serius dijalankan.
"Sehingga memunculkan kebijakan yang tambal sulam," ucapnya saat dihubungi bakabar.com, Senin (3/1).
Kemudian dengan kebijakan ini, Berry menyarankan agar pemerintah memanfaatkan untuk melakukan evaluasi cepat secara menyeluruh terkait kebijakan energi nasional, termasuk, sektor pertambangan batu bara yang mestinya dapat menopang energi nasional jangka panjang.
"Serta perkembangan industri nasional, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi sekaligus menjaga keseimbangan lingkungan hidup," tambah mantan direktur Walhi Nasional ini.
Sementara dari segi lingkungan, lanjut Berry, larangan ekspor batu bara yang hanya sebulan tidak akan berpengaruh signifikan.
"Sebab, patokan produksi batu bara itu kuotanya per tahun," ujarnya.
Selain itu, produksi relatif tetap hanya pengalihan alokasi kebutuhan antara luar negeri ke dalam negeri.
"Indikatornya bukan hanya pada penghentian ekspor, namun pada tata kelola dan manajemen tambangnya," tekan mantan Wabup HST ini.
Di sisi lain, menurutnya, pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten yang selama ini ditopang oleh batu bara bisa menjadikan situasi ini sebagai pelajaran agar ekonomi daerah tidak hanya bertumpu pada sektor tambang.
"Mesti diimbangi dengan sektor-sektor lainnya seperti pertanian, perkebunan dan kehutanan serta kelautan yang masih punya peluang besar untuk ditingkatkan," pungkasnya.
