bakabar.com, BANJARBARU - Tingkat kemiskinan kategori ekstrem masih ada di Kalimantan Selatan (Kalsel).
Meskipun, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat persentase penduduk miskin Kalsel pada 2022 hanya 4,49 persen.
Angka tersebut terbilang kecil jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Kalsel keseluruhan.
Kepala Bappeda Kalsel, Ariadi Noor menyatakan komitmen untuk menghilangkan kemiskinan ekstrem sejak beberapa tahun lalu.
Apalagi, presiden telah mengeluarkan Perpres tentang Penghapusan Kemiskinan Ekstrem pada 2024.
"Kalsel juga harus mendukung upaya tersebut," ucap Ariadi kepada bakabar.com, Rabu (15/2).
Dijelaskan Ariadi, suatu wilayah bisa dikatakan dalam kategori miskin ekstrem apabila masih ada penduduk yang rata-rata pendapatannya berkisar Rp15-30 ribu per hari.
"Serta mempunyai tempat tinggal yang tidak layak," katanya.
Baca Juga: Angka Kemiskinan di Kalsel Terendah Kedua se-Indonesia
"Demikian pula dengan teman-teman difabel atau yang berstatus janda. Sangat mengkhawatirkan, karena mereka tidak punya kemampuan untuk memiliki mata pencaharian sendiri," sambungnya.
Pihaknya terus melakukan sinergitas bersama SKPD lain untuk memberantas kemiskinan ekstrem.
"Karena kita ingin kemiskinan ekstrem di Banua dihapus," tegasnya.
Adapun upaya lain yang dilakukan, sambung dia, dengan mengurangi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang sekarang masih 4,74 persen.
Tak hanya dengan penyediaan lapangan kerja, kualitas pekerja pun juga harus ditingkatkan.
"Terutama yang berijazah minimal D3," bebernya.
Pada 2021 lalu, ujar dia, hanya 11 persen masyarakat berijazah D3 dan S-1 yang sudah bekerja.
Dengan segala upaya itu, ia optimis akan berdampak pada peningkatan kualitas Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kalsel.
Di mana, saat ini IPM Kalsel berkisar di angka 71,84.
