Pemkab Kotabaru

Dinilai Peringkat Pertama Risiko Tinggi Bencana di Kalsel, Kotabaru Siap Bentuk FPRB

Lantaran faktor geografis dan luasnya wilayah, Kabupaten Kotabaru dinilai sebagai daerah yang memiliki risiko bencana paling tinggi di Kalimantan Selatan

Featured-Image
Kotabaru siap bentuk FPRB. Foto-apahabar.com/ Masduki

bakabar.com, KOTABARU - Lantaran faktor geografis dan luasnya wilayah, Kabupaten Kotabaru dinilai sebagai daerah yang memiliki risiko bencana paling tinggi di Kalimantan Selatan (Kalsel).

Fakta itu sesuai dengan catatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalsel, sehingga mesti menjadi atensi serius bagi para pihak terkait di Kotabaru.

Bahkan menyikapi persoalan tersebut BPBD Provinsi Kalsel langsung turun tangan dan menggelar sosialisasi pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) di Kotabaru, Jumat (15/9/2023).

Kegiatan itu melibatkan banyak pihak. BPBD Kotabaru sebagai penggeraknya. Jajaran TNI-Polri, termasuk para insan pers yang ada di Bumi Sa Ijaan pun turut serta.

Kepala Pelaksana BPBD Kotabaru, Hendra Indrayana, mengatakan rencana pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim cukup penting dilakukan.

"Tentu kita menyambut baik apa yang telah disampaikan pihak BPBD Provinsi dan kita akan segera membentuk FPRB di Kotabaru agar ke depan semua pihak dapat bahu-membahu dalam bertugas," ujar Hendra.

Terlebih menurut Hendra, melihat kondisi atau faktor geografis dan begitu luasnya wilayah Kotabaru dinilai memiliki risiko tertinggi dibanding dengan daerah lain di Kalsel.

"Intinya, setelah ada sosialisasi ini kami akan segera membentuk FPRB di Kotabaru," tegasnya.

Sementara Sekretaris FPRB Provinsi Kalsel menjelaskan, FPRB merupakan forum multipihak dari seluruh unsur yang memiliki fungsi untuk mengurangi risiko bencana di wilayah masing-masing.

Selain itu, forum juga sebagai wadah berhimpunnya semua pemangku kepentingan yaitu pemerintah termasuk TNI-Polri, perguruan tinggi, peneliti, dunia usaha, swasta dan tak kalah pentingnya adalah media.

Para pemangku kepentingan ini berhimpun ikut mendukung seperti usaha untuk mengurangi risiko bencana, misalnya kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, kebanjiran dan lainnya.

"Jika kita dapat bekerjasama  memikirkan, mengkaji, mengedukasi dan melakukan kegiatan bersama-sama maka semua akan teratasi dengan baik," jelasnya.

"Nah, FPRB juga merupakan wadah berkumpulnya pemangku kepentingan baik individu maupun lembaga yang peduli sesama serta mewadahi para pihak untuk melakukan advokasi kebencanaan, makanya sangat penting dibentuk di setiap kabupaten/kota," pungkasnya.

Editor


Komentar
Banner
Banner